TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, pemerintah tidak berencana untuk menonaktifkan tiga anggota direksi PT Bank Mandiri Tbk. yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penyelewengan kredit. Status ketiganya, kata dia, diserahkan kepada rapat umum pemegang saham, Senin depan. "Kalau saya berikan arahan sebelumnya, saya mencampuri rapat umum pemegang saham sebuah perusahaan publik," kata Bakrie di Kantor Presiden, Kamis (12/5). Sikap pemerintah, pemegang saham mayoritas Bank Mandiri, pun akan disampaikan pada rapat.Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Eduardus Cornell William Neloe, Wakil Direktur Utama I Wayan Pugeg, dan Direktur Kredit Korporasi M Sholeh Tasripan sebagai tersangka, Rabu. Mereka dianggap bertanggung jawab atas pengucuran kredit senilai Rp 1 triliun lebih kepada empat perusahaan di bank itu.Keempat perusahaan penerima kucuran kredit adalah PT Lativi Media Karya, PT Siak Zamrud Pusaka, PT Arthabhama Textindo, dan PT Arthatrimustika Textindo. Perusahaan lain yakni PT Domas Agrointi (Domba Mas), PT Batavindo Kridanusa, PT Semen Bosowa Maros, dan PT Bakrie Telecom kini juga akan diperiksa.Aburizal Bakrie mengatakan, Grup Bakrie siap menjelaskan pemberian kredit dari Bank Mandiri senilai Rp 498,62 miliar. Ia mengaku mengetahui kredit ini sebelum jadi menteri, dan menurut dia "tidak ada masalah".Ditanya soal indikasi pemberian kredit ke Bakrie Telecom tidak melalui standar baku perbankan, pemilik Grup Bakrie ini menjawab, "Saya sudah jelaskan, dalam perbankan itu prosedur yang tidak boleh dilanggar adalah prosedr yang bisa sebabkan kemacetan (pembayaran)." Budiriza