TEMPO.CO, Pamekasan - Asosiasi Petani Garam (Aspegar) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, meminta pemerintah membentuk lembaga khusus stabilisasi harga garam rakyat. "Semacam Bulog dalam bisnis beras," kata Ketua Aspegar Pamekasan Faisol Baidawi, Selasa, 23 September 2014.
Lembaga itu ditugasi khusus untuk menyerap 30 persen dari total produksi garam petani. “Sehingga pengusaha garam tidak akan bisa memainkan harga seenak hati." Faisol yakin langkah ini mampu menstabilkan harga garam rakyat.
Menurut dia, anjloknya harga garam dalam dua tahun terakhir ini salah, antara lain, disebabkan oleh penghentian impor garam. Kebijakan ini membuat harga garam diserahkan ke mekanisme pasar. "Pasar garam jadi liberal." (Baca: Produksi Garam Rakyat Semakin Tergencet)
Sebelum impor dihentikan pada 2012, harga garam lebih menguntungkan petani karena berkisar Rp 500-700 per kilogram. Saat ini harga garam sekitar Rp 400 per kilogram. Bahkan untuk kualitas satu tahun ini sempat menembus Rp 500, tapi September ini turun lagi ke Rp 475 per kilogram. Ini lebih baik dibanding pada 2013, yang harganya Rp 300 per kilogram.
Namun ia mengakui bahwa yang membuat harga garam kinclong bukan impor, tapi karena pemerintah bisa mengintervensi penentuan harga garam. Setelah impor, pemerintah tidak bisa intervensi harga, semua kembali ke mekanisme pasar. "Tanpa ada lembaga khusus ini. Saya pesimistis harga garam bisa stabil.” Apalagi semua perusahaan garam punya lahan produksi sendiri.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan Bambang Edy Suprapto mengakui bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi pasar garam. Yang bisa dilakukan hanya mengimbau agar perusahaan membeli garam sesuai dengan ketentuan pemerintah. "Kalau harga anjlok, petani diminta tidak menjual dulu.” Garam akan dijual kalau harga sudah stabil. Namun imbauan itu tidak bisa dilaksanakan karena petani kerap terdesak kebutuhan.
