Ribuan kader PDIP menghadiri pembukaan Rakernas PDIP III di Ancol, Jakarta (06/09). Rakernas tersebut diikuti oleh 1330 peserta. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Yogyakarta - Hasil rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang Jawa Tengah pekan lalu bakal menjadi pekerjaan rumah tangga yang cukup berat para pengurus partai di tingkat daerah.
"Pasca pelantikan Jokowi, semua kepala daerah terutama dari PDI Perjuangan diwajibkan segera melakukan sinkronisasi anggaran daerah agar pro-rakyat, yang bakal diterapkan pusat," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul Budi Utama yang turut dalam rakernas itu kepada Tempo, Ahad 21 September 2014.
Sinkronisasi pusat dan daerah itu menyentuh biaya rutin daerah yang akan dialokasikan tahun 2015. Misalnya alokasi perjalanan dinas, rapat pemerintahan, dan berbagai fasilitasi bagi birokrasi yang selama ini dianggap sebagai biang penyedot dana APBD tiap tahun.
"Kepala daerah didesak melakukan efisiensi, menekan belanja rutin, agar tak boros. Sasaran pertama tahun 2015 memaksimalkan anggaran belanja publik lebih tepat sasaran dan terukur manfaatnya," kata dia.
Misalnya saja, dengan komposisi anggaran belanja daerah yang saat ini lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai negeri sipil, dengan kisaran hingga mencapai 70-75 persen, sisanya sebesar 25 persen disinyalir bukan sepenuhnya untuk program kesejahteraan masyarakat.
Contoh kasus di Gunung Kidul. Budi mengatakan dari 25 persen sisa anggaran belanja publik, yang terserap maksimal hanya 10-15 persen saja. Sisanya kembali ke birokrasi atau lembaga pemerintahan lagi. Entah dalam bentuk perjalanan dinas atau rapat-rapat tambahan. Rata-rata APBD Gunung Kidul sendiri sebesar Rp 1,3 triliun. Selain untuk belanja pegawai, anggaran perjalanan dinas saja rata-rata setiap tahun sekitar Rp 27 miliar.
Kondisi demikian, lanjut Budi yang juga mantan Ketua DPRD Gunung Kidul itu, menyebabkan rendahnya pengentasan angka kemiskinan lima tahun terakhir. Dari angka kemiskinan penduduk 23 persen sejak 2010 silam, Budi mengklaim catatan Badan Pusat Statistik hanya terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 0,3 persen. "Untuk Gunung Kidul yang kemiskinannya masih tertinggi di DIY, program pembenahan manajemen belanja tak langsung ini akan sangat relevan," kata dia.
