TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menyebabkan industri yang penting seperti pabrik pupuk PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Nanggroe Aceh Darussalam, ditutup. Masalahnya, menurut Kalla, karena harga gas yang sebesar 6 US dollar untuk tiap MMBTU sekarang ini. Akan dibutuhkan subsidi untuk membeli gas yang dibutuhkan pabrik tersebut. Apabila akan membeli 6 atau 7 kargo gas yang dibutuhkan, PT.PIM membelinya dengan 3 dollar per-MMBTU, berarti pemerintah harus mensubsidi 50 persen-nya. Jika dihitung subsidi yang harus dikeluarkan untuk PIM adalah sebesar 250 juta US dollar per tahunnya. "Nah, persoalannya memang anggaran kita tidak cukup untuk mensubsidi sebesar itu untuk industri. Bukan mau tidak mau, tetapi tidak punya cukup anggaran untuk mensubsidi pada saat ini,"kata Kalla.Selain itu, karena masalah keamanan di Aceh yang begitu lama, blok A pabrik tersebut yang semestinya berproduksi sejak beberapa tahun lalu, tak digarap. Akibatnya suplai gas ke tempat itu jadi menurun. "Karena sudah mempunyai kontrak jangka panjang yang tidak bisa dihindari karena memang yang mengelola disana adalah Exxon, maka kita harus membelinya dari pasar spot,"katanya.Pemerintah saat ini masih menghitung dan mempelajari untuk mensubsidi pabrik tersebut. "Karena ini juga berarti harus disubsidi dari APBN,"katanya. Untuk membeli 1 kargo gas saja, seharga 25 juta US dollar. Jika disubsidi 50 persen-nya, berarti pemerintah harus mensubsidi sebesar 12,5 juta US dollar. "Kalau 6 kargo setahun itu kan berarti subsidi-nya sekitar 200 juta dollar, jadi sementara dihitung dulu kemampuan budget kita, jadi bukan karena mau tidak mau," kata Kalla.Dimas Adityo