Seorang pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) duduk di tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang habis di SPBU Tamanan Kota Kediri, Jawa Timur, 25 Agustus 2014. SPBU di wilayah Kota Kediri kehabisan BBM Jenis Solar sejak Ahad (24/8). ANTARA/Rudi Mulya
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memastikan tak akan memilih opsi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada akhir tahun ini. Justru pihaknya memungkinkan menggelontorkan tambahan dana untuk menutup potensi pembengkakan kuota BBM subsidi.
"Pak SBY bilang bisa mengalokasikan dana untuk menambal kuota, sehingga kebutuhan BBM subsidi terpenuhi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo dalam diskusi bertajuk "Bola Panas BBM" di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca: Gubernur BI: Reformasi Fiskal Mendesak)
Menurut Ikhsan, tambahan dana ini terkait dengan kemungkinan pembengkakan kuota BBM subsidi. Dengan alokasi kuota sebesar 46 juta kiloliter dalam APBN Perubahan 2014, Pertamina menghitung akan ada potensi kekurangan sebesar 1,35 juta kiloliter.
Ikhsan mengatakan, jika pemerintah berencana mengalokasikan sejumlah dana untuk menutupi kelebihan kuota BBM bersubsidi tersebut, artinya opsi kenaikan harga masih belum dilirik. Apalagi kondisi ekonomi saat ini mendorong harga minyak dunia bergerak stabil di bawah US$ 100 per barel. "Saya tidak melihat ada kemungkinan SBY akan menaikkan harga minyak sampai 20 Oktober 2014." (Baca: Demokrat Sebut Alasan SBY Tak Naikkan Harga BBM)
Sebelumnya, penolakan SBY untuk menaikkan harga BBM sudah disampaikan Jokowi di Bali pada Rabu lalu. Penolakan tersebut muncul di tengah kelangkaan pasokan BBM bersubsidi di sejumlah daerah. Pertamina terpaksa mengurangi pasokan karena pemerintah memangkas kuota BBM dari 48 juta menjadi 46 juta kiloliter dalam APBN Perubahan 2014. Pemotongan kuota ini bertujuan menekan anggaran subsidi agar tak melonjak dari Rp 246,5 triliun.
Untuk sektor energi, pemerintahan SBY pernah menaikkan harga Premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan harga solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter pada 22 Juni lalu. Sedangkan sejak awal Juli, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan tarif listrik rata-rata 5-11 persen untuk rumah tangga golongan menengah ke atas dengan daya minimal 1.300 watt. Adapun tarif listrik untuk rumah tangga tak mampu, yaitu pelanggan dengan daya 450 watt, tidak naik. (Baca: Chatib: Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Izin DPR)
