Pasar Ingin Jokowi Tak Tersandera Subsidi BBM

Reporter

Jumat, 29 Agustus 2014 03:11 WIB

Antrean jerigen saat pengisian BBM bersubsidi. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dalam waktu dekat direspons netral oleh pelaku pasar. Ekonom dari PT BNI Securities, Heru Irvansyah, mengatakan pelaku pasar cukup rasional dengan alasan SBY tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir masa jabatannya. Namun mereka berharap presiden terpilih Joko Widodo dapat segera merealisasikan kebijakan pencabutan subsidi BBM. "Pasar ingin pemerintahan yang baru tidak tersandera subsidi." (Baca: M.S. Hidayat: BBM Lebih Baik Dinaikkan SBY)

Menurut Heru, harapan pasar terhadap presiden terpilih sangat besar. Karena itu, pasar berharap pemerintahan baru nanti bisa fokus dalam bekerja dan tidak diganggu lagi oleh masalah kelangkaan BBM. Pasar juga menanti susunan kabinet Jokowi. (Baca: SBY-Jokowi Tak Khusus Bahas Harga BBM)

Namun pelaku pasar menyayangkan bila kenaikan harga BBM baru dilakukan di kuartal keempat tahun ini atau kuartal pertama tahun depan. Alasannya, kenaikan harga BBM dipastikan mengerek laju inflasi dan tuntutan kenaikan upah.

Padahal penyesuaian upah biasanya sudah diantisipasi pelaku industri pada kuartal ketiga. "Secara bisnis, momentumnya sudah terlambat," ujar Heru.

Subsidi BBM yang mencapai Rp 290 triliun atau 15 persen dari total APBN tidak memiliki multiplier effect karena habis untuk dikonsumsi. Padahal dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang mampu meningkatkan investasi dan industri substitusi impor. "Pemerintah sebaiknya memberikan subsidi terarah, seperti peningkatan kapasitas petani dan nelayan," tutur Heru.

Joko Widodo mengaku menyampaikan beberapa hal kepada SBY dalam pertemuan pada Rabu malam, 27 Agustus 2014, di Nusa Dua, Bali. Salah satunya adalah soal kenaikan harga BBM.

Namun permintaan Jokowi agar SBY menaikkan harga BBM ditolak. "Beliau menyampaikan saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan (harga) BBM," tutur Jokowi di Balai Kota, Kamis, 28 Agustus 2014. "Kenapa beliau menolak, tanya beliau."

M. AZHAR

Berita Terpopuler
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar


Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

4 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

9 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

14 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

16 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

17 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya