Pasokan BBM Seret, 1.200 Angkutan di Pantura Dikandangkan

Selasa, 26 Agustus 2014 09:15 WIB

Warga pengendara motor berbondong-bondong mengantri membeli BBM di SPBU Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat hingga pukul 23.00 wib, 24 Agustus 2014. TEMPO/Deffan De Purnama

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 1.200 atau 30 persen angkutan umum yang beroperasi di beberapa wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) terpaksa dikandangkan sejak Sabtu pekan lalu. Angkutan umum itu berhenti beroperasi karena seretnya pasokan bahan bakar minyak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayahnya.

“Laporan yang masuk ke kami Sabtu-Minggu kemarin, angkutan umum di Cirebon, Kuningan, dan Indramayu tidak beroperasi,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat Andriansyah kepada Tempo, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca: SPBU Dalam Kota Bogor Antre Panjang)

Terus berkurangnya pasokan BBM bersubsidi ke beberapa SPBU, kata dia, menyebabkan produktivitas penyedia jasa angkutan terganggu. Pengusaha angkutan bahkan terpaksa memberikan jatah libur bagi sebagian besar sopir lantaran solar dan Premium tak bisa didapat. “Mau bagaimana lagi? BBM subsidi tidak ada. Kalaupun ada, antrean panjang dan jatahnya tidak cukup,” kata Andriansyah.

Andriansyah mengatakan hingga kini pengusaha angkutan belum berpikir untuk beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Sebab, harganya yang tinggi pasti menyebabkan peningkatan beban operasional yang berujung kenaikan tarif. "Itu hal sensitif buat kami. Tolong segera pikirkan itu,” katanya. (Baca:BBM Bersubsidi Mulai Langka di Padang )

Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan Pertamina terpaksa memotong alokasi harian BBM bersubsidi di semua SPBU demi pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, agar kuota yang ditetapkan pemerintah tak jebol. Kuota Premium dipotong 5 persen, sedangkan solar 10-15 persen.

"Kami harus memilih antara membiarkan konsumsi secara normal tapi awal Desember sudah habis atau kami salurkan sesuai dengan ketersediaan kuota secara harian,” kata Hanung, Senin, 25 Agustus 2014. (Baca:Premium Langka, Pertamina Akui Pangkas Kuota)




JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler:
Hari Ini, Tim Advokasi Prabowo Lapor ke Komnas HAM
Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
ISIS Rebut Pangkalan Militer Suriah
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo

Berita terkait

Harga BBM Naik, Pengusaha Bus Ungkap Dampaknya ke Okupansi

4 September 2022

Harga BBM Naik, Pengusaha Bus Ungkap Dampaknya ke Okupansi

Kenaikan harga BBM akan berdampak meningkatkan harga-harga barang dan membuat okupansi bus merosot.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Bus Cerita Efek Pukulan Ganda Pasca-kenaikan Harga BBM

4 September 2022

Pengusaha Bus Cerita Efek Pukulan Ganda Pasca-kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM akan membuat tarif angkutan darat antar-kota antar-provinsi (AKAP) ikut terkerek naik 10-25 persen

Baca Selengkapnya

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Bus Trayek Jakarta Batal Disetop, Organda: Penumpang Sudah Sepi

31 Maret 2020

Bus Trayek Jakarta Batal Disetop, Organda: Penumpang Sudah Sepi

Organda mengatakan penumpang bus sudah sepi sebelum adanya penyetopan trayek dari dan ke Jakarta.

Baca Selengkapnya

DKI Akan Setop Bus AKAP, Organda Minta BLT untuk Sopir dan Kernet

31 Maret 2020

DKI Akan Setop Bus AKAP, Organda Minta BLT untuk Sopir dan Kernet

SekJen DPP Organda Ateng Haryoni mengatakan seluruh perusahaan otobus menghentikan operasional armadanya khusus trayek Jakarta mulai Senin petang.

Baca Selengkapnya

Natal dan Tahun Baru, Pembatasan Angkutan Barang Berlaku 5 Hari

11 Desember 2019

Natal dan Tahun Baru, Pembatasan Angkutan Barang Berlaku 5 Hari

Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan memberlakukan pembatasan angkutan barang selama lima hari.

Baca Selengkapnya

DNI Sektor Perhubungan Darat Dihapus, Organda Minta Ini...

22 November 2019

DNI Sektor Perhubungan Darat Dihapus, Organda Minta Ini...

Pemerintah memutuskan untuk menghapus 14 Daftar Negatif Investasi (DNI), termasuk sektor usaha perhubungan darat.

Baca Selengkapnya

Organda Sebut Syarat Bus Zhong Tong Buat Transjakarta, Apa Saja?

19 Oktober 2019

Organda Sebut Syarat Bus Zhong Tong Buat Transjakarta, Apa Saja?

Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi DKI memastikan keamanan bus Zhong Tong buat armada Transjakarta.

Baca Selengkapnya

Kuota Solar Subsidi Menipis, Organda Minta Penyelewengan Diusut

4 Oktober 2019

Kuota Solar Subsidi Menipis, Organda Minta Penyelewengan Diusut

DPP Organda meminta pemerintah mengusut tuntas perkara penyelewengan Solar bersubsidi seiring dengan kian habisnya kuota BBM bersubsidi itu.

Baca Selengkapnya

Sukabumi Razia Stiker Pornografi dan Ujaran Kebencian di Angkot

18 Juni 2019

Sukabumi Razia Stiker Pornografi dan Ujaran Kebencian di Angkot

Dinas Perhubungan dan Organda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merazia angkot yang memiliki stiker atau gambar temper berbau pornografi.

Baca Selengkapnya