TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi Said Didu mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dinaikkan saat ini juga. Agar tak terkesan saling mengorbankan, keputusan ini seharusnya menjadi keputusan bersama antara pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo. (Baca: Jokowi Tetap Akan Hapus Subsidi Solar)
Tahun ini, menurut Said, seharusnya harga BBM bersubsidi bisa dinaikkan setidaknya sekitar Rp 8.000 per liter. "Kenaikan sebesar itu mampu menghemat anggaran sebsar Rp 40 triliun," kata Said saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2014. Kenaikan harga juga harus dilakukan tahun depan. "Bisa dinaikkan Rp 1.000 secara bertahap, tapi pembatasan juga harus diperketat."
Pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi terlebih dahulu sebelum melakukan pembatasan. Dia menilai selisih antara Premium dan Pertamax saat ini, yakni sekitar Rp 6 ribu per liter, terlalu besar. Idealnya, agar masyarakat memilih Pertamax, selisih maksimal di antara dua jenis bensin tersebut adalah 30 persen. (Baca: Pencitraan, Jokowi-JK Tak Berani Hapus Subsidi BBM)
Dia mengatakan kebijakan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah saat ini tak tepat sasaran. Bahkan, jika dihitung, mobil di Jakarta yang menggunakan bahan bakar Premium akan menerima subsidi 20 liter per hari atau jika diuangkan mencapai Rp 120 ribu. Artinya, jika ditotal, tiap satu mobil yang menggunakan Premium di Jakarta bisa mendapat subsidi Rp 6 juta tiap bulan. Padahal 50 persen penerima subsidi BBM berada di Jakarta. (Baca: Kuota BBM Bersubsidi 2015 Ditambah 2 Juta Kiloliter)
Untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM tersebut, Said menuturkan, pemerintah bisa saja menaikkan subsidi untuk angkutan umum dan angkutan bahan pokok. "Kalau perlu, digratiskan, karena yang paling penting, kan, angkutan umum dan beras."
Dia menilai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2015 tak memberikan ruang fiskal apa pun bagi presiden terpilih, termasuk dalam soal subsidi BBM. Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini hanya terfokus pada usul anggaran belanja tanpa memberikan solusi untuk meningkatkan pendapatan. (Baca juga: Tekan Subsidi BBM, Chairul Tanjung Usul Tiga Opsi)
