Massa pendukung Prabowo di kawasan Bundaran Air mancur, dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, 21 Agustus 2014. Mereka berusaha mendekati gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta: Pantauan Tempo menunjukkan bahwa menjelang diputuskannya sengketa pemilihan presiden 2014, sejumlah kantor di sekitar Mahkamah Konstitusi memulangkan karyawan lebih awal. Pengelola kantor dan toko yang ditemui menyebut hal ini sebagai bentuk antisipasi keamanan.
Melihat hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta Eddy Kuntadi menyayangkan kebijakan yang diambil sejumlah pengelola perkantoran. Menurut dia, kebijakan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi roda perekonomian Jakarta. Meski begitu, Eddy belum bisa memastikan kerugian rupiah akibat kebijakan yang diambil sejumlah pengelola toko ini. “Peredaran uang di Jakarta mencapai 70 persen, kalau ada hal seperti ini tentu merugikan tapi belum ada data pasti,” kata dia ketika dihubungi, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Pasar Yakin Putusan MK Senada dengan KPU)
Eddy menilai kebijakan tersebut diambil atas dasar ketakutan berlebih para pelaku bisnis. Meski para pelaku bisnis melakukan hal tersebut atas dasar keamanan, namun Eddy menilai bahwa keamanan sudah dijamin pemerintah dengan pengerahan ribuan personel di sekitar Mahkamah Konstitusi.
“Mereka ini menduga-duga sendiri sehingga kekhawatirannya terlalu besar. Memang, suasana ini jadi seperti ada perang,” ujarnya. (Baca: Jalan dari Bundaran HI Arah Gedung MK Ditutup)
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menilai penutupan sejumlah toko dan kantor itu lebih karena pembeli dan pebisnis yang tidak bisa masuk ke area yang bersangkutan. Menurut dia, kerugian materiil yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut tidak besar karena kondisi ini hanya berlangsung sementara.
Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI
57 hari lalu
Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) soal keamanan siber.