TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmen dari pemerintahannya untuk melawan tindak korupsi. Untuk mendukung itu, keberadaan BPK terutama dalam bentuk laporan hasil audit keuangan sangat diperlukan. "Sudah menjadi komitmen pemerintah untuk melawan korupsi. Dan salah satunya BPK harus memastikan ada tidaknya korupsi dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana,"ujarnya, Senin (25/4) di Gedung BI saat membuka Konferensi Internasional tentang Promoting Financial Accountability in Managing Funds Related to Tsunami, Conflict and Other Disasters. Yudhoyono meminta BPK untuk mengawasi pengelolaan dana bantuan secara bertanggung jawab dan transparan. "Dan yang lebih penting lagi untuk menyampaikannya dana pada yang masyarakat membutuhkan,"katanya.Karenanya, dalam konferensi ini, ia berharap BPK akan mendapat masukan tentang perbaikan mekanisme dan sistem dari manajemen dana yang mendorong orang untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. "Sehingga kemungkinan untuk korupsi akan dapat dihilangkan sama sekali,"kata Yudhoyono.BPK sebagai auditor yang diberi kewenangan untuk mengaudit keuangan negara, menurut Yudhoyono, harus terus independen dan lepas dari intervensi pemerintah. "Selain BPK juga akan melaporkan ke DPR, pemerintah dapat menjadikan laporan BPK sebagai alat bukti dalam investigasi akan adanya tindak kejahatan. Begitu juga KPK,"ujarnya.Ke depan, Yudhoyono berharap BPK mampu menghilangkan praktek korupsi. "Tidak hanya mengenai dana bantuan bagi daerah bencana, tapi juga semua dana yang digunakan negara. BPK dan lembaga donor serupa diharapkan membentuk jaringan kerja yang saling mendukung,"katanya. Konferensi internasional yang berlangsung tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabiliats dan transparansi dalam pengelolaan dana terkait tsunami, konflik dan bencana lainnya. Hari pertama dan ketiga digunakan untuk sesi diskusi dan kelompok kerja. Sedangkan hari kedua berisi kunjungan lapangan ke Banda Aceh. Sedangkan partisipan yang ikut serta dalam konferensi yang diselenggarakan ADB dan BPK ini selain berasal dari Indonesia, juga Supreme Audit Institutions dari 19 negara, dan 13 lembaga donor internasional. RR. Ariyani