Presiden terpilih Joko Widodo setelah berbicara pada sejumlah wartawan di rumah Transisi setelah melakukan pertemuan tertutup dengan timnya, Jakarta, Sabtu 9 Agustus 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla mengkaji pembengkakan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 terutama disebabkan proses pengadaan barang yang tidak sesuai prosedur. Wakil Ketua Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan praktek yang paling jelas adalah kolusi dalam pengadaan barang. (Baca: PDIP Ingin Jokowi-JK Ikut Pembahasan APBN 2015)
"Kami menduga pembengkakan yang paling signifikan adalah praktek kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mekanisme normal," katanya di kantor Transisi, Menteng, Rabu, 20 Agustus 2014. Ia mencontohkan mungkin saja ada pengadaan barang dan jasa yang tidak dibutuhkan tapi tetap dipaksakan demi kepentingan kelompok tertentu. "Atau pengadaan dengan proses yang tidak efisien," katanya. (Baca: Jokowi Irit Anggaran Mobil dan Perjalanan Dinas)
Selain pengadaan barang dan jasa, Andi juga menyebutkan pengadaan mobil dinas menjadi penyebab pembengkakan APBN. Tim Transisi, kata dia, kini tengah mengkaji beberapa opsi apakah harus melakukan pembelian mobil dinas atau menyewa (leasing). "Opsi lain, seperti di Jakarta, diberi saja tunjangan transportasi jadi tidak ada beban perawatan," katanya. (Baca: Jokowi Tersandera Dua Pos Anggaran Ini di RAPBN)
Faktor pembengkakan lain, kata Andi, adalah keberadaan mafia yang membuat birokrasi tidak efisien atau cenderung masuk ke ranah korupsi. Mengenai total kerugian dari faktor-faktor itu, Andi mengatakan, Tim masih melakukan kalkulasi. (Baca: Jokowi Dinilai Tersandera APBN 2015)
Selasa, 12 Agustus 2014, Jokowi mempertimbangkan melakukan spending freeze atau pembekuan belanja demi efisiensi dan menekan pengeluaran anggaran. Ia menilai langkah ini juga efektif dalam menekan defisit neraca keuangan serta dapat membantu mengejar pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Jokowi mengatakan penyebab utama tidak efisiennya APBN adalah besarnya pembelanjaan aparatur negara.
