Sejumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Manaar, Kediri, Jawa Timur, bermain di sekolahnya yang roboh, (9/12). Pemkab Kediri, dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah 2009 memangkas anggaran perbaikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari
TEMPO.CO, Jakarta - Penghematan anggaran sebagai salah satu upaya untuk melonggarkan ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 diperkirakan tak bakal berjalan mulus. Sebab, sejumlah anggaran sudah dikunci berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Baca: Jokowi: Subsidi RAPBN 2015 Terlalu Besar)
"Penghematan anggaran bakal susah, sifatnya sudah fix," kata ekonom dari BCA, David Sumual, kepada Tempo, Selasa, 19 Agustus 2014. David menuturkan sejumlah anggaran yang sudah terkunci itu seperti anggaran pendidikan dan anggaran pertahanan. (Baca: Tim Transisi: Gerak Jokowi Terkunci RAPBN 2015)
Dalam Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 disebutkan anggaran untuk sektor pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu, anggaran pertahanan idealnya diberikan minimal 1,5 persen dari APBN. "Ini yang menyulitkan pelonggaran APBN, karena sudah dikunci," ujarnya. (Baca: Tim Transisi Kaji Penghematan APBN 2015)
Belum lagi, anggaran yang disalurkan ke desa rata-rata Rp 1,4 miliar per desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Akibatnya, pemerintah harus menyalurkan uang hampir Rp 100 triliun untuk belanja desa. "Solusi utama, ya, menaikkan harga BBM, sehingga ruang fiskal yang longgar bisa tercapai dan dana bisa disalurkan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur," ujarnya. (Baca: RAPBN 2015 Tak Sesuai Visi-Misi Jokowi-JK)
Berikut ini daftar pos anggaran di RAPBN 2015 Pendidikan: Rp 404 triliun Subsidi BBM, BBN, LPG: Rp 291,1 triliun Infrastruktur: Rp 169 triliun Pertahanan: Rp 94,9 triliun Subsidi listrik: Rp 72,4 triliun Subsidi nonenergi: Rp 69,74 triliun Kesehatan: Rp 47,4 triliun Utang: Rp 134,4 triliun Lain-lain (belanja kementerian/lembaga, dana transfer): Rp 736,8 triliun Total belanja: Rp 2.019 triliun *Sumber: Nota Keuangan
