TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju subsidi bahan bakar minyak harus segera dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Menurut dia, pemerintah nanti harus membuat kebijakan dalam pengelolaan subsidi energi yang selama ini selalu membebani anggaran negara.

"Sekarang subisidi lari ke mobil untuk orang yang mampu. Itu tidak sesuai dengan prinsip subsidi," kata Jusuf Kalla selepas menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: Jokowi: Subsidi RAPBN 2015 Terlalu Besar)

JK, begitu dia kerap disapa, mengaku belum bisa memastikan apakah anggaran untuk subsidi BBM akan langsung dikurangi setelah dia dan Joko Widodo dilantik pada Oktober mendatang. "Nanti akan kami bicarakan. Pokoknya, itu (subsidi) harus dikelola ulang," katanya. (Baca: Tim Transisi: Gerak Jokowi Terkunci RAPBN 2015)

Dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp 433,5 triliun, lebih besar Rp 30,4 triliun dibanding dalam APBN Perubahan 2014. Secara rinci, belanja subsidi tersebut digunakan untuk energi Rp 363,5 triliun dan subsidi nonenergi Rp 69,9 triliun. (Baca: Jokowi Dinilai Tersandera APBN 2015)

Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan alokasi yang diajukan pemerintah tersebut merupakan cermin postur anggaran negara tanpa ada pengambilan kebijakan. Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai langkah transisi anggaran dari pemerintah sebelumnya kepada pemerintah baru.

Menurut Askolani, realokasi dana subsidi untuk belanja yang lebih produktif harus segera dilakukan secara bertahap. Dana subsidi, menurut dia, sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. "Bukan hanya kelas menengah ke atas yang sekarang mendapat subsidi BBM," ujarnya.

Askolani mengklaim anggaran 2015 yang hanya berupa baseline tersebut akan memberikan ruang gerak agar pemerintah baru nanti bisa membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Jika pemerintah sekarang mengambil berbagai langkah kebijakan anggaran untuk membuat program baru, dia melanjutkan, ruang gerak pemerintah periode mendatang akan sangat terbatas.

"Pemerintah baru tidak berkesempatan ikut membahas karena masih kewenangan dari pemerintah sekarang. Nanti pemerintah mendatang bisa melakukan segala hal dengan mengajukan APBN Perubahan," katanya. (Baca: SBY Batal Ajak Jokowi Lapor APBN 2015 di DPR)

ANGGA SUKMA WIJAYA

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kubu Prabowo: Masih Cukup Waktu untuk Pemilu Lagi
Seumur Hidup Michael Owen Cuma Nonton 5 Film