TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior PT Standard Chartered, Fauzi Ichsan, menyangsikan program-program yang dijanjikan presiden terpilih versi rekapitulasi KPU, Joko Widodo, akan dapat terealisasi. Program-program seperti pembangunan tol laut, infrastruktur desa, persawahan dan sebagainya, akan terbentur anggaran. "Dananya dari mana? Sementara belanja negara sebagian besar tersedot oleh subsidi BBM," katanya saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2015. (Baca: Peran BUMN dalam Proyek Infrastruktur Ditingkatkan)

Dalam nota keuangan RAPBN 2015, beban subsidi energi untuk BBM dan listrik sebesar Rp 363,5 triliun. Meski jumlahnya menurun dibanding APBNP 2014, pemerintah yang baru tetap akan mendapat beban pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun dari pemerintahan sebelumnya. "Meningkatnya beban subsidi BBM dalam RAPBN 2015 akan membatasi ruang gerak pemerintahan baru," kata Fauzi.

Dengan adanya pengalihan beban subsidi, pemerintahan yang baru akan menerima warisan bom waktu fiskal. Karena itu, pemerintahan baru harus memiliki fleksibilitas fiskal apabila tetap ingin menjalankan berbagai proyek di atas, termasuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Siapa pun yang akan jadi presiden, harga BBM harus dinaikkan," kata Fauzi. (Baca: Chairul Tanjung: Tantangan Ekonomi Sangat Berat)

Menurut Fauzi, bom waktu fiskal tidak perlu terjadi apabila pemerintah yang sekarang mau menanggung sedikit risiko tersebut dengan menaikkan harga BBM bersubsidi setidaknya 20 persen. Dengan demikian, beban kenaikan harga BBM pemerintahan yang baru tidak terlalu besar.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Anton Gunawan, mengatakan pemerintahan yang baru tidak perlu takut terhadap beban fiskal. Sebab, program-program infrastruktur tidak harus selalu menggunakan anggaran APBN. Pemerintah bisa mengkaji opsi kerja sama investasi dengan pihak swasta. "Dengan catatan, semua proses yang menghambat kelancaran proyek seperti perizinan berbelit dan korupsi harus dipangkas," katanya. (baca; SBY Klaim Cetak Prestasi Ekonomi Tertinggi)

Anton setuju dengan rencana kebijakan Joko Widodo yang akan memangkas subsidi BBM dalam waktu empat tahun. Namun, ia tidak sepakat bila pemerintahan yang baru tetap terpaku pada paradigma terbatasnya ruang fiskal. "Kalau paradigma itu tidak diubah, proyek infrastruktur akan terus jalan di tempat."

M. AZHAR

Berita Terpopuler:

Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
Rumah Novela Dirusak karena Apa?
Tim Prabowo Nilai Ajakan Bupati Dogiyai Keliru
Ini Daftar Nama Ahli yang Didatangkan Kubu Prabowo