TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawadaya, memberikan beberapa rekomendasi untuk mencegah dampak negatif pasar bebas ASEAN tahun 2015. Menurut dia, kuncinya adalah koordinasi dan kerja sama pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan para pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat. (Baca: Pasar Bebas ASEAN, Jokowi: Tingkatkan Daya Saing)

"Hal utama yang harus dibenahi adalah keamanan nasional, karena tak akan ada masyarakat ekonomi tanpa jaminan keamanan untuk bertransaksi," kata Berly dalam diskusi publik mengenai kesiapan keamanan nasional menghadapi pasar bebas ASEAN di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Agustus 2014.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Croissant&Thrin tahun 2009, konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN sebagian besar karena persoalan benturan budaya. Sejak tahun 1945 hingga 2005, persentase kasusnya meningkat drastis dari 5 persen menjadi 25 persen. Kemudian, jika ditinjau lebih detail, konflik karena agama merupakan penyebab terbesar perselisihan yang terjadi di masing-masing negara kawasan ASEAN.

Terkait dengan hal tersebut, Berly memberikan beberapa solusi untuk mencegah konflik budaya berkepanjangan agar keamanan nasional dapat terjaga. Di antaranya:
1. Mengidentifikasi daerah rawan konflik
2. Membuat pemetaan jaring pengaman ekonomi dan sosial (economic and social safety net)
3. Menjalin komunikasi, integrasi, dan kontrak sosial
4. Menagih komitmen pemuka masyarakat
5. Menagih kesigapan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam acara ini, Berly juga mengatakan bahwa terbukanya keran perdagangan bebas di ASEAN ini membawa dampak dalam sektor barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja. Karena itu, kata dia, pemerintah harus bersiap dengan potensi konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dia mengatakan pemerintah harus cari cara meredam ketidakseimbangan dalam tatanan hidup masyarakat karena perbedaan status sosial. (Baca: Separuh Pasar ASEAN Ada di Indonesia)

Sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21, para kepala negara ASEAN menyepakati pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan pada 31 Desember 2014. Semula Masyarakat Ekonomi ASEAN akan diberlakukan pada pertengahan 2015.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Terpopuler:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Ahok Ingin Ping-ping Jokowi di Depan Istana
Faktor Umur Jadi Sebab Kekalahan Timnas U-19
Novela, Saksi Prabowo, Ngojek demi Biaya Sekolah
Detik-detik Kematian Robin Williams