Petugas keamanan melintasi sejumlah kontainer yang berisi bawang di kawasan Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Tanjung Perak, Surabaya, Jawa timur, Rabu, (20/3). TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita mengatakan arus barang domestik via laut kurang diminati karena banyak kartel di pelabuhan dan perusahaan perkapalan. Dia menuding persekongkolan itu mengendalikan penuh tarif angkutan logistik domestik antarpulau di Indonesia. "Perusahaan perkapalan kontainer, misalnya, ada empat besar pemain. Mereka selalu menaikkan tarif bareng-bareng," kata Zaldy saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Agustus 2014.
Sedangkan tarif bongkar muat kontainer, ujar Zaldy, dikendalikan penuh oleh pelabuhan. Tarif bongkar-muat kontainer domestik berbeda dengan kontainer internasional, container handling charge, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. "Mulai dari Pelindo I sampai IV begitu semua. Ternyata, pelan-pelan menaikkan tarif bongkar-muat kontainer domestik," tutur Zaldy.
Selain tarif yang dikendalikan oleh pelabuhan dan perusahaan perkapalan, menurut Zaldy, persoalan juga terjadi pada waktu tempuh logistik laut domestik yang terlalu lama. Sebagai contoh, waktu tempuh kontainer dari Medan-Jakarta lebih dari seminggu. Padahal, jika diangkut dengan truk lewat jalan raya, barang sudah sampai tujuan hanya dalam lima hari. "Padahal biayanya lebih murah lewat laut. Sekitar 30-40 persen lebih murah dibanding darat," kata Zaldy. (Baca pula: Pemerintah Diharap Segera Alihkan Solar Bersubsidi)
Namun, untuk arus logistik di Jawa, kata Zaldy, justru jalur laut lebih mahal dan lama dibanding darat. Arus barang dari Jakarta-Surabaya, misalnya, hanya butuh waktu tempuh tiga hari jika memakai truk, sementara jika lewat laut bisa sampai lima hari. "Itu pun biayanya lebih mahal 10-15 persen dibanding lewat darat," ujarnya.
Sampai saat ini, arus logistik lewat darat masih memegang porsi 60 persen dari seluruh moda transportasi barang di Indonesia. Upaya mengalihkan arus logistik ke laut terus didorong oleh pemerintah, salah satunya demi mengurangi beban jalan raya di jalur Pantai Utara Jawa.
