TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, menilai kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) harus tegas. Menurut dia, jika ingin dinaikkan, kenaikan harganya harus berlaku menyeluruh, tidak hanya lokasi tertentu.

"Kalau saya, yang tegas-tegas saja. Kalau mau naik, ya naik saja. Kalau sekarang ini, pembatasan hanya pada lokasi-lokasi tertentu. Dan akhirnya, pengguna minggir ke tempat SPBU lain. Lalu, apa bedanya?" kata Joko Widodo yang kini masih menjabat Gubernur DKI di Balai Kota, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Dibatasi, Jero Wacik Bantah BBM Langka)

Jokowi menilai kebijakan saat ini hanya "memindahkan" masalah dan bukan solusi. Sebab, para pengguna kendaraan bermotor masih bisa mencari BBM di SPBU lain. (Baca: Beda, Pembatasan BBM Versi Pertamina dan BPH Migas)

Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM harus memiliki kalkulasi atau perhitungan, baik di bidang ekonomi, politis, maupun sosial. "Kalau mau menaikkan, harus ada hitungannya, kalkulasinya. Kalkulasi ekonomi harus dihitung, kalkulasi politik juga sama, dampak sosial juga harus dihitung," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku belum memiliki kalkukasi untuk menaikkan BBM. Namun ia menegaskan bahwa alasan menaikkan harga BBM juga harus melihat efisiensi. "Harus dilihat efisiensinya ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya sudah. Tapi, kalau ada dan BBM harus naik, ya bagaimana," katanya. (Baca: Tekan Subsidi BBM, Chairul Tanjung Usul Tiga Opsi)

ANANDA TERESIA

Baca juga:
Warga Solo Hapus Mural Bergambar Bendera ISIS
KPK Periksa Ajudan Bupati Karawang
Agnes Mo dan Siwon Super Junior Saling Merindu
OPM Serang Konvoi Brimob di Papua