Penumpang bus setibanya di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, 2 Agustus 2014. Hingga Jumat kemarin jumlah pemudik di Terminal Pulogadung mencapai 5.784 pemudik, angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga melebihi tahun lalu yang mencapai 7000 pemudik. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat Andriansyah mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan insentif pada penumpang bus.
"Insentif yang kami harapkan bukan pada operator, tetapi kepada penumpang. Misalnya, berupa PSO. Masyarakat masih butuh angkutan jalan, tapi dari sisi cost ada kendala," ujar Andriansyah di kantor Kementerian Perhubungan, Senin, 4 Agustus 2014. (baca juga: Angkutan Umum Diimbau Tak Naikkan Tarif)
Pasalnya, tarif angkutan umum sangat tergantung dan mudah berubah sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan operator, termasuk biaya perawatan dan ongkos bahan bakar. "Bus dinilai mahal karena pengguna bus tidak mendapat insentif, berbeda dengan kereta api. Penumpang bus harus menanggung ongkos angkut," ujar Andriansyah. (baca juga: Solar Subsidi Dihapus, Ongkos Angkutan Melonjak)
Mekanisme insentif bisa diberikan dalam bentuk pemberian dana Public Service Obligation (PSO). "Mekanisme PSO bisa melalui kerja sama antar pemerintah, misalnya berupa keringanan pembiayaan bagi operator angkutan jalan umum saat akan melakukan peremajaan kendaraan," katanya. Selain itu, ia mendesak agar pemerintah memberlakukan peningkatan pajak bagi pembeli kendaraan pribadi.
Andriansyah menilai masyarakat masih banyak yang memilih bus sebagai moda favorit selain kereta api, pesawat, dan kapal laut. Pasalnya, bus memiliki daya jangkau yang lebih luas dan waktu berangkat yang tersedia lebih banyak. "Setiap saat ada pelayanan, tinggal ke terminal ada bus. Selain itu, juga ada kemudahan keterjangkauan. Di daerah, dengan bus bisa langsung sampai ke tujuan," tutur dia.
Jika penumpang angkutan jalan menerima insentif, kata Andriansyah, maka diperkirakan jumlah pengguna kendaraan umum meningkat. "Di semua negara tulang punggungnya angkutan umum. Kalau mau ya angkutan pribadi dilarang pakai solar bersubsidi, bukan angkutan umum massal. Ini ada keberpihakan," kata dia.
