TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Pengusaha Gula dan Tepung Terigu (APEGTI) meminta daerah dilibatkan dalam impor gula. "Kepentingan daerah perlu diakomodasi dalam kebijakan gula," kata Natsir Mansyur, Ketua Umum APEGTI, kemarin (13/4), di kantor Kadin Jakarta Selatan.Sejak impor gula dipegang oleh empat importir terdaftar yang ditunjuk Departemen Perdagangan, daerah tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan pergulaan. APEGTI menilai tata niaga gula yang dikuasi empat importir terdaftar, yaitu PT Perkebunan Nusantara IX, X, XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), merupakan monopoli impor gula.Kebijakan tata niaga ini menyebabkan pengusaha daerah tidak dapat melakukan impor gula secara langsung. Karena itu mereka meminta kembali dilibatklan dalam impor gula. Selain keterlibatan impor gula, APEGTI juga meminta struktur Dewan Gula Nasional (DGI) diubah. Mereka menilai struktur DGI saat ini tidak dapat menyelesaikan masalah gula terutama di daerah. Selain itu kebijakan DGI mengenai impor, perdagangan dan distribusi dalam negeri dinilai menimbulkan banyak masalah.Oleh karena itu APEGTI mengusulkan pembentukan Komite Perdagangan Gula Nasional dan Provinsi. Komite ini akan menggantikan tugas-tugas DGI. Komite di masing-masing provinsi yang akan menghitung kebutuhan dan persediaan gula di setiap daerah, dan mereka merekomendasikan alokasi pada DGI, jelas Natsir.Keanggotaan Komite, kata Natsir, terdiri dari DPD APEGTI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kadin Daerah, Bea Cukai, bahkan kepolisian.Sutarto