Irjen Kementerian Perhubungan Iskandar Abubakari. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko mengaku telah dipanggil Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait dengan dugaan suap dari pengusaha Jepang dalam proyek rel ganda lintas selatan Jawa.
"Sudah, dikoordinasikan," kata Hermanto setelah mengisi Presbackground Dampak Pembukaan Jalur Ganda Jakarta-Surabaya di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.
Menurut Hermanto, sekitar sembilan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah dipanggil oleh Inspektorat. Namun mereka bukanlah yang diduga menerima suap. "(Yang dipanggil) panitia lelang, satuan kerja, dan lainnya," ujarnya. "Tapi itu bisa lebih karena namanya (yang diduga terima suap) belum jelas."
Adapun Hermanto mengklaim proyek rel ganda lintas selatan Jawa tak bermasalah. Dugaan suap baru muncul setelah ada pemberitaan dari media-media Jepang. (Baca: Pejabat Kemenhub Terima Suap Rp 3,4 M dari Jepang)
Pada 24 Maret 2014, Dalam laporannya, The Japan Times menyatakan pejabat Japan Transportation Consultants--pemegang proyek konsultan dalam pembangunan rel ganda ruas Cirebon-Kroya dan Kroya-Kutoarjo 2010-2014--menyuap sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan. Tujuan penyuapan itu adalah memuluskan proyek yang dibiayai pinjaman lunak Jepang tadi. Menurut berita di Jepang, dugaan suap Rp 3,4 miliar mengalir ke tujuh pejabat Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.
Akhir pekan lalu, Kedutaan Besar Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengirim laporan dugaan aliran duit suap itu.
