TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta supaya kuota subsidi bahan bakar minyak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 diturunkan sebanyak 2 juta kiloliter. Dalam APBN, kuota subsidi BBM ditetapkan sebanyak 48 juta kiloliter.
"Kementerian ESDM minta diturunkan dari 48 juta kiloliter meskipun kebutuhan konsumsinya naik," kata Jero dalam konferensi pers peluncuran Gerakan Sadar Energi di Epicentrum Walk, Kuningan, Selasa malam, 3 Juni 2014.
Jero mengatakan sampai akhir April 2014, masyarakat telah mengkonsumsi sebanyak 15 juta kiloliter BBM bersubsidi. Sehingga, jika dibuat rata-rata, maka dalam kondisi konsumsi normal dalam setahun dibutuhkan BBM subsidi sebanyak 45 juta kiloliter.
Namun dalam realisasinya, menurut Jero, konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan melebihi 45 juta kiloliter pada tahun ini akibat empat peristiwa besar yang akan terjadi. Keempat peristiwa itu adalah libur sekolah, pemilu, Lebaran, dan libur akhir tahun.
Peningkatan konsumsi BBM juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. "Tahun ini mobil baru bertambah 1,2 juta unit dan sepeda motor baru 11 juta unit. Sedangkan siklus hidup motor dan mobil lama," kata Jero.
Kementerian Energi juga mencoba menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi. Jero mengatakan pemerintah daerah dapat membantu memperketat penggunaan BBM bersubsidi. "Pemerintah juga mengajak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk bekerja sama dengan pemda untuk mempertahankan kuota 46 juta kiloliter," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Edy Hermantoro.
"Tapi, Kementerian SDM masih terus membahas ini dengan Badan Anggaran DPR," kata Edy.
