Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) bersama Dirut Bank Mutiara Sukoriyanto Saputro. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Melesetnya asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 membuat pemerintah mesti menyunat sebagian anggaran keuangan/lembaga (K/L). Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Ahmad Badaruddin mengatakan Kemenkeu tengah mengevaluasi ulang anggaran apa saja yang dapat diopotong.
"Yang kami potong antara lain belanja perjalanan dinas, konsinyering, dan beberapa anggaran belanja yang dianggap tidak perlu," kata Agus di gedung Kemenkeu, Jumat, 30 Mei 2014. Kemenkeu akan memotong sedikitnya Rp 3 triliun untuk patungan anggaran bahan bakar minyak bersubsidi dengan kementerian lainnya. Meski demikian, dia mengaku masih mengevaluasi pemotongan itu demi memperkecil risiko. (Baca pula: Pemerintah Kurangi BBM, Logistik Akan Terganggu)
Sebagian besar anggaran Kemenkeu, Agus melanjutkan, dialokasikan untuk belanja pegawai. Kemenkeu, ujar dia, memiliki 64 ribu pegawai, termasuk yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, Kemenkeu pun memiliki 1.060 satuan kerja dan empat unit kerja di sejumlah daerah. Karena itu, belanja pegawai Kemenkeu terbilang besar jika dibanding kementerian lain.
Apalagi, saat ini Kemenkeu berencana menambah jumlah pegawai, khususnya bagi pegawai Pajak dan Bea-Cukai. Penambahan itu mesti dilakukan, mengingat pemerintah berencana memaksimalkan penerimaan. "Untuk itu, kami membutuhkan pegawai yang banyak dengan kualitas baik," ujarnya.
Saat ini pemerintah dan DPR tengah merundingkan solusi dari kurangnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Pembahasan subsidi BBM yang dilakukan dalam agenda APBN Perubahan itu membutuhkan tambahan sekitar Rp 100 triliun. Pemerintah berencana memotong anggaran kementerian yang tidak perlu atau bisa ditunda untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. (Baca juga: Para Capres Takut Bicara Soal SubsidiBBM)
