Juni, Freeport dan Newmont Bisa Ekspor Mineral  

Kamis, 29 Mei 2014 07:00 WIB

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung memberi salam kepada wartawan sebelum dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, (19/5). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan hasil rapat koordinasi terkait dengan bidang mineral telah menemukan titik temu. Menurut dia, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara bersedia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) secara bersama-sama dan akan segera membayar uang jaminan sebagai tanda keseriusan dua perusahaan tersebut.

“Maka yang masalah selama ini khususnya terkait ekspor mineral bisa diselesaikan karena bea keluar juga akan disesuaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan,” kata Chairul dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu malam, 28 Mei 2014.

Namun Chairul belum mau merinci berapa besaran penyesuaian tarif bea keluar yang akan diberikan. “Itu nanti setelah semuanya selesai.” (Baca: Pembangunan Smelter Freeport Dimulai di Kuartal II)

Ia mengatakan dalam komitmennya PT Freeport akan membayar uang jaminan kepada pemerintah sebesar US$ 115 juta atau sekitar Rp 1,34 triliun. Sementara untuk PT Newmont Nusa Tenggara, yang sudah menjalin kerja sama dengan Freeport dalam pembangunan smelter, bersedia untuk menyetor uang jaminan sebesar US$ 25 juta atau sekitar Rp 291 miliar. (Baca: Proyek Dua Smelter Terhambat Bahan Baku)

“Jadi smelter-nya satu karena kapasitas yang akan dibangun Freeport besar,” tutur Chairul. Adapun perbedaan besaran uang jaminan itu, menurut dia, karena menyesuaikan kapasitas produksi masing-masing perusahaan.

Chairul mengatakan dari hasil itu pihaknya akan segera melaporkan kepada presiden dan meminta persetujuan dalam sidang kabinet terbatas. “Setelah itu Menteri Keuangan akan segera mengeluarkan PMK, Menteri Perdagangan akan keluarkan izin ekspor. Itu akan dilakukan simultan,” katanya.

Seperti diketahui, pendirian smelter menjadi syarat mutlak agar perusahaan tambang mendapat keringanan bea keluar untuk ekspor mineral. Selain itu, perusahaan wajib menyetor uang jaminan pembangunan pabrik sebesar lima persen. Bila tidak, mereka terkena bea keluar progresif 20–60 persen.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terpopuler:
Cokelat Cadbury Mengandung Babi?
Dirut Pelni yang Dipecat Dahlan Ternyata Raup Laba
Selain Cadbury Berbabi, Waspadai Biskuit Haram

Berita terkait

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

2 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

3 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

4 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

8 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

10 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

12 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

28 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

29 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

29 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

30 hari lalu

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi

Baca Selengkapnya