Pemerintah Harapkan APBN Perubahan Dapat Diajukan April

Reporter

Editor

Selasa, 8 Maret 2005 22:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mentargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2005 diselesaikan pada April mendatang. "Insya Allah bisa (April) kalau Dewan menyetujui dana penyaluran kompensasi untuk orang miskin," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar kepada wartawan di Departemen Keuangan hari ini.Alasan untuk mempercepat APBN Perubahan sebelum selesai semester pertama (Juli 2005), kata Jusuf, adalah untuk mempercepat dana realokasi pembangunan untuk Aceh, penyaluran dana kompensasi BBM, dan dana pemilihan kepala daerah. Seperti diketahui, dana kompensasi BBM sesuai dengan APBN 2005 tercatat sebesar Rp 7,3 triliun. Namun, akibat harga BBM naik pada 1 Maret lalu, pemerintah berniat menambah dana kompensasi BBM sebesar Rp 10,7 triliun menjadi Rp 18,1 triliun. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah harus melakukan perubahan APBN 2005 tersebut dan mengajukan APBN Perubahan kepada DPR.Menurut Jusuf, pembahasan APBN Perubahan dapat dilakukan dua kali. Pembahasan APBN Perubahan pertama membicarakan tiga alasan krusial tadi, misalnya realokasi pembangunan untuk Aceh, penyaluran dana kompensasi BBM, dan dana pemilihan kepala daerah. "Setelah semester pertama 2005 habis bisa diadakan rapat untuk APBN Perubahan selanjutnya." Menteri Keuangan menambahkan, percepatan pengajuan APBN Perubahan tersebut tidak melanggar undang-undang, karena dalam undang-undang tidak ada aturan yang menyebutkan waktu pemerintah mengajukan APBN Perubahan. "Jadi (waktu) kapan itu umumnya setelah semester habis. Nah ini yang biasa kami lakukan." Evy Flamboyan Minanda

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

35 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

44 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

47 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

51 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

53 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya