TEMPO.CO , Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan kerugian negara sebanyak USD 231,9 juta atau senilai Rp 4.171 triliun dari kegiatan ekspor timah ilegal selama 2004 hingga 2013. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan pada periode yang sama total volume ekspor timah ilegal mencapai sebanyak 301.800 mega ton dengan nilai penjualan USD 4.368 miliar atau setara dengan Rp 50.121 triliun (dengan kurs USD 1 adalah Rp 11.500).
"Dugaan kerugian negara dari kewajiban pembayaran royalti dan kewajiban pajak penghasilan badan (PPh Badan)," katanya saat ditemui di kantornya, Jumat 2 Mei 2014. (Baca: Timah dari Bangka Diduga Diekspor Tak Lewat Bursa)
Dia mengatakan selama sembilan tahun, negara diduga kehilangan potensi pembayaran royalti sebesar 3 persen dari nilai penjualan timah, USD 130.754 juta. Sedangkan pada kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan, negara nilai kehilangan potensi PPh badan ekspor timah ilegal mencapai USD 231.998 juta atau setara Rp 2.667 triliun.
Besaran nilai PPh Badan selama periode tahun 2004 hingga 2013 menggunakan asumsi rerata laba sebelum pajak perusahaan atau smelter timah sebesar 20 persen. Dengan rincian tarif pajak yang berlaku pada tahun 2004 - 2008 sebesar 30 persen, tahun 2009 sebesar 28 persen dan 2010 hingga 2013 sebesar 25 persen
Firdaus mengatakan kehilangan kontribusi royalti dan PPh Badan pada penerimaan negara, diketahui setelah ICW melakukan penelusuran atau tracking pada data resmi bea cukai negara pengimpor timah yang berjumlah 22 negara . Data resmi bea cukai negara pengimpor timah kemudian dibandingkan dengan data resmi ekspor yang tercatat pada kementerian perdagangan dan BPS Indonesia.
Dia mengatakan kecurigaan adanya ekspor timah ilegal terbukti pada insiden pada 8 Maret 2014. Saat itu, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan ekspor timah ilegal sebanyak 134 kontainer senilai Rp 880 miliar dari Batam tujuan Singapura. (Baca juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Biji Timah)
