TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No.15/2014 cukup mengakomodasi pelaku dunia usaha jasa kepelabuhanan dalam mendukung terciptanya tarif yang berlandaskan pada asas keadilan. Dalam iklim bisnis kepelabuhanan yang masih didominasi oleh segelintir perusahaan, penetapan tarif kepelabuhanan di Indonesia harus menjunjung tinggi asas keadilan.
"Ini penting agar iklim berusaha di pelabuhan bisa lebih baik," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 April 2014. Menurut dia, aturan penarifan yang lama menyebabkan biaya di pelabuhan meningkat drastis karena jenis tarifnya terlalu banyak. Padahal, pelabuhan harus bertarif murah dan kompetitif karena layanan kepelabuhanan sangat berkepentingan dengan layanan publik.
INSA meminta anggotanya mengawal pelaksanaan peraturan ini di lapangan. "Setelah aturan ini terbit, maka jenis tarif di pelabuhan harusnya dapat disesuaikan dengan aturan baru ini dan usulan besaran tarif harus mengacu kepada ketentuan tersebut," katanya.
ALI HIDAYAT
Berita lain:
Rizal Djalil Terpilih Sebagai Ketua BPK
BTN Dicaplok Mandiri, Pengusaha Properti Resah
Airport Tax Bandara Soekarno-Hatta Bakal Naik
Berita terkait
Penumpang di Ternate Tujuan Manado Beralih Gunakan Kapal Antarpulau
6 hari lalu
Sejumlah penumpang di Kota Ternate, Maluku Utara tujuan Manado, Sulawesi Utara, beralih menggunakan kapal antarpulau lintas Kota Ternate-Manado.
Baca SelengkapnyaTerkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus
12 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.
Baca SelengkapnyaPelabuhan Alternatif Dimaksimalkan saat Arus Balik Lebaran, Ada 3 Kapal untuk Rute Panjang-Ciwandan
13 hari lalu
Menhub Budi Karya menginstruksikan agar pelabuhan alternatif Panjang-Ciwandan dimaksimalkan kegunaannya selama arus balik lebaran.
Baca SelengkapnyaMenhub Instruksikan Dibuat War Room untuk Pantau Bongkar Muat di Pelabuhan Bakauheni dan Merak
13 hari lalu
Menhub meminta dibuatkan fasilitas war room untuk menyajikan data digital untuk memantau aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakauheni dan Merak.
Baca Selengkapnya5 Tips Jitu Hindari Kehabisan Tiket Pelabuhan Penyeberangan saat Arus Balik
14 hari lalu
Jangan biarkan arus balik Lebaran jadi berantakan karena kehabisan tiket kapal. Ikuti tips ini untuk mengamankan tiket penyeberangan
Baca SelengkapnyaTiket Kapal Tak Dijual di Pelabuhan, Pengemudi Saat Arus Balik Diminta Beli Tiket di KM 2,41
14 hari lalu
Pengemudi yang akan naik kapal saat arus balik agar membeli tiket dalam jarak 2,41 KM menuju pelabuhan.
Baca SelengkapnyaArus Balik Lebaran, Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa
14 hari lalu
Pemerintah telah menyiapkan strategi guna menangani arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera ke Jawa.
Baca SelengkapnyaKhusus Arus Balik Lebaran, ASDP Hapus Kebijakan Tiket Kedaluwarsa 24 Jam
15 hari lalu
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus pemberlakuan tiket kedaluwarsa sampai dengan 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan.
Baca SelengkapnyaBudi Karya Akui Penyelenggaraan Mudik di Merak Masih Bermasalah
17 hari lalu
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui penyelenggaraan mudik di Pelabuhan Merak masih bermasalah.
Baca SelengkapnyaASDP Sebut Arus Mudik dari Bakauheni Tahun Ini Naik Dibanding Tahun Lalu
18 hari lalu
ASDP Ferry Indonesia melaporkan arus mudik laut dari Pelabuhan Bakauheni (Sumatera-Jawa) meningkat dibanding tahun lalu.
Baca Selengkapnya