TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim sudah ada kemajuan dalam soal pembangunan smelter di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dia terima, sudah ada empat perusahaan yang menunjukkan kemajuan dalam pembangunan pabrik pengolahan tersebut. (Baca: Soal Saham Freeport, Pemerintah Akhirnya Melunak )
"Rincian perusahaan saya tidak ingat. Silakan tanya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Hatta seusai rapat koordinasi mineral dan batu bara di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 23 April 2014.
Hatta meminta agar pihak terkait senantiasa membantu mendorong proses pembangunan smelter tersebut dengan memastikan penyelesaian beberapa hal, seperti pembebasan lahan. Hatta membantah pemerintah disebut memberi keringanan bea keluar. Dia mengatakan pemerintah hanya memberi penyesuaian tarif dari kemajuan pembangunan smelter. (Baca:Kementerian Energi Diminta Siapkan Roadmap Smelter)
"Tidak ada revisi. Tapi nanti akan dilihat bagaimana dengan kemajuan pembangunan smelter," kata Hatta. Dia mengatakan kebijakan itu merupakan upaya pemerintah untuk memaksa terbangunnya smelter. "Kalau smelter-nya dibangun, bea keluar nol."
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar meminta agar pembahasan masalah perihal smelter tersebut tidak berlarut-larut. Menurut dia, komitmen perusahaan yang akan membangun smelter sudah cukup besar. "Tapi progres investasinya lambat," katanya. (Baca: Tiga Kesalahan Hilirisasi Mineral Versi Bank Dunia )
Menurut dia, keringanan bea keluar bisa diberikan dengan rumusan insentif yang lengkap. "Karena kita tidak ingin kehilangan momentum. Terlalu lama proses investasi, padahal yang minat sudah banyak," tutur Mahendra.
