Sebuah motor boat bersandar di dermaga Pulau Pagang, Padang, Sumatera Barat, (19/5). Infrastruktur yang kurang memadai membuat pulau yang indah ini kurang diminati wisatawan. TEMPO/ Nita Dian
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Soesantono mengatakan pihaknya akan meningkatkan peran swasta dalam pengembangan infrastruktur sektor perhubungan. Infrastruktur yang bersifat komersial bisa dikembangkan swasta. "Tapi untuk rencana strategis lima tahun ke depan mayoritas investasi masih dari pemerintah, yakni sebesar dua pertiga, dan sisanya dari sektor swasta," ujarnya ketika ditemui seusai pemaparan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 di kantornya pada Selasa, 22 April 2014.
Selain itu, pelibatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah juga akan ditingkatkan. Menurut Bambang, wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor perhubungan akan diseimbangkan, yakni antara wilayah ekonomi berkembang dan wilayah yang membutuhkan fasilitas infrastruktur untuk aksesibilitas. (Baca:Pembangunan Bandara Butuh Rp 182 Triliun)
"Agar tidak mengalami perlambatan, infrastuktur di wilayah yang ekonominya berkembang harus tetap kami dukung," kata Bambang. "Sementara itu untuk wilayah Indonesia timur banyak daerah yang harus dibuka aksesnya dengan membangun infrastruktur."
Data Kementerian Perhubungan menyebutkan kebutuhan investasi untuk pengembangan transportasi lima tahun ke depan sekitar Rp 863 triliun dengan skenario MP3EI. Sedangkan pendekatan makro hasil studi Bappenas menaksir kebutuhan investasi sebesar Rp 1.269 triliun. (Baca:Industri Logistik Tak Didukung Infrastruktur)
Payung hukum yang berlaku memberi peluang pihak swasta melakukan investasi untuk proyek komersial dan cost recovery. Selain itu, skema lain yang bisa dilakukan adalah kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam situasi suatu proyek kurang secara finansial tapi layak secara ekonomi dan dibutuhkan masyarakat.
