TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (BTN) berunjuk rasa menolak akuisisi BTN oleh Bank Mandiri pada Ahad, 19 April 2014. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara, ada sepuluh tuntutan yang disampaikan para karyawan terkait dengan akuisisi tersebut. (Baca: Tolak Akuisisi, Karyawan BTN Gugat Dahlan Iskan).

Pernyataan sikap pertama, kata Satya, seluruh pekerja BTN menolak akuisisi atau merger oleh Bank Mandiri. Karyawan menilai kebijakan tersebut merupakan proyek eksperimen segelintir orang yang sekadar memenuhi ambisi pribadinya. "BTN hanya dijadikan alat pencitraan Dahlan Iskan agar Indonesia memiliki bank dengan aset yang mampu bersaing di tingkat regional," katanya.

Kedua, Satya mengatakan seluruh pekerja Bank BTN menolak kebijakan akuisisi atau merger karena dilakukan pada dua bank yang berbeda mazhab. Menurut dia, BTN adalah bank retail, sedangkan Bank Mandiri melayani kebutuhan korporat. "Proses ini berpotensi besar gagal dan berisiko menimbulkan korban, yakni para pekerja," ujarnya.

Ketiga, Serikat Pekerja BTN menuntut Dahlan Iskan selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mematuhi kesepakatan politik tahun 2005 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kesepakatan itu menetapkan BTN sebagai bank tunggal yang fokus pada pembiayaan rumah untuk rakyat. (Baca: Demo, Karyawan BTN Buat Pocong Dahlan Iskan)

Keempat, Serikat Pekerja BTN memandang pengelolaan bank oleh pemerintah tidak jelas dan tidak transparan. Menurut Satya, seolah-olah BTN akan diakuisisi tetapi pada faktanya akan dimerger. Pernyataan Dahlan Iskan tentang tujuan akuisisi BTN oleh Mandiri agar Indonesia memiliki bank dengan aset besar mempertegas adanya peleburan aset. "Sehingga berpotensi besar memunculkan gelombang pemecatan karyawan." (Baca: Tolak Diakuisisi Bank Mandiri, Karyawan BTN Demo)

Kelima, Serikat Pekerja BTN memandang kebijakan merger BTN oleh Mandiri hanya memberi keuntungan kepada Bank Mandiri. Di sisi lain, negara akan rugi karena daya saing perbankan melemah. Satya mengatakan negara juga merugi karena kehilangan bank yang berfokus dalam penyediaan rumah untuk rakyat.

Keenam, Serikat Pekerja BTN menuntut pemerintah menyelesaikan pembahasan Tabungan Perumahan (Tapera) yang saat ini masih digodok oleh DPR dan sedianya akan dikelola oleh BTN. Ketujuh, Serikat Pekerja BTN menuntut pemerintah mematuhi seluruh regulasi dan menghormati hak-hak hukum karyawan, baik karyawan organik maupun karyawan outsourcing.

Kedelapan, Serikat Pekerja BTN menolak pernyataan Dahlan Iskan yang menyebut BTN akan kalah bersaing dalam pembiayaan perumahan untuk rakyat. Satya mengatakan pernyataan itu mengada-ada dan kemungkinan untuk memenuhi ambisi pribadi Dahlan.

Kesembilan, Serikat Pekerja BTN mengajak seluruh elemen buruh untuk berunjuk rasa, mogok kerja, serta memblokade Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan RUPS Bank Mandiri pada Mei 2014. Tuntutan kesepuluh adalah Serikat Pekerja BTN meminta Presiden mengakhiri polemik ini dengan mencopot Menteri BUMN Dahlan Iskan.

MAYA NAWANG WULAN

Berita Terpopuler
Pro-Jokowi Desak SBY Usut Kasus Wiji Thukul
Mobil Esemka Generasi Terbaru Segera Meluncur
6 Cerita Mengejutkan di Balik Konflik PPP