TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menganggarkan dana kompensasi untuk pendidikan sebesar Rp 5,6 triliun dalam APBN 2005. Sebanyak Rp 1,3 triliun sudah mendapatkan persetujuan pada 2004. Sisanya, Rp 4,3 triliun akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2005.?Jadi totalnya Rp 5,6 triliun. Semuanya untuk beasiswa pendidikan,? papar Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah di gedung parlemen Jakarta, Senin (28/2).Seluruh dana kompensasi pendidikan ini, dipaparkan dia, baru bisa disalurkan setelah APBN Perubahan 2005 disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Semua pencairan akan melalui Menteri Keuangan. ?Senilai Rp 1,3 triliun itu sudah diusulkan dalam mekanisme rutin APBN,? kata dia. Dia mengatakan, penyaluran dana kompensasi untuk pendidikan tahun ini akan mengikuti pola tahun 2004. ?Pencairannya dilakukan setelah kenaikan harga BBM.? Bambang menambahkan, menurut penilaian BPKP, penyaluran dana kompensasi dengan pola tahun 2004 merupakan yang paling sukses. Namun, dia mengakui ada beberapa permasalahan pada penyaluran tahun 2004 itu. ?Tapi, masalah itu dapat diperbaiki.? Menurut Bambang, penyaluran dana kompensasi untuk pendidikan lebih mudah ketimbang untuk ke sektor lain. Pasalnya, mengidentifikasi siapa murid yang miskin, lebih jelas dan mudah. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komite sekolah. Penyaluran dana kompensasi pendidikan itu, Bambang melanjutkan, juga tidak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan dari pemerintah langsung ke rekening sekolah sebagai pengganti sumbangan pembangunan pendidikan (SPP). ?Sementara yang menjadi porsi murid, langsung diberikan kepada murid melalui rekening masing-masing,? kata mantan Menteri Keuangan ini. Besaran beasiswa perorangan untuk murid Sekolah dasar sudah ditetapkan Rp 25 ribu per bulan, untuk Sekolah Menengah Pertama Rp 65 ribu per bulan, dan untuk Sekolah Menengah Umum Rp 125 ribu per bulan. Evy Flamboyan