Produk Tekstil Indonesia Kalah Bersaing  

Reporter

Selasa, 15 April 2014 06:57 WIB

TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Produk tekstil Indonesia dinilai semakin tak kompetitif di pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sebab, sampai saat ini, Indonesia belum masuk dalam komunitas Trans-Pacific Partnership (TPP) yang memberikan pengurangan bea masuk bagi anggotanya.

Misalnya, setelah bergabung dalam TPP, Vietnam mendapat keistimewaan pengurangan bea masuk 5-12 persen untuk produknya yang diekspor ke Amerika. Sedangkan Indonesia sampai sekarang masih terkena bea masuk 12-31 persen. “Jelas kita kalah bersaing,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, Senin, 14 April 2014. (Baca: Menteri Hidayat Siapkan PR untuk Menteri Mendatang)

Karena itu, pengusaha tekstil mendesak pemerintah agar melobi Amerika. Tujuannya, supaya Indonesia segera masuk dalam TPP. Akibat tak kunjung diterima dalam TPP, angka ekspor tekstil Indonesia kalah jauh dibanding Vietnam. “Padahal kita sudah jadi produsen tekstil sejak 1980-an, sedangkan Vietnam baru mulai 2000-an,” Ade menambahkan.

Selain Amerika, Ade meminta pemerintah segera bernegosiasi dengan Uni Eropa. Sebab, Uni Eropa termasuk pasar terbesar kedua untuk tekstil Indonesia setelah Amerika. “Seperti negosiasi dengan Jepang yang sudah lebih dulu membuahkan hasil. Sekarang ekspor tekstil ke Jepang ada peningkatan,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen API, setelah Indonesia-Jepang meneken Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ekspor tekstil ke Negeri Sakura meningkat. “Lumayan ada kenaikan sampai 3 persen,” ujar Ade. (Baca: Februari, Neraca Perdagangan Alami Surplus Rp 8,6 Triliun)

Menurut data asosiasi tersebut, sejak 2007, pangsa pasar tekstil Indonesia di pasar internasional hanya sekitar 1,69 persen. Sampai tahun lalu, angka itu tak kunjung naik signifikan. “Sekarang pangsa pasar tekstil kita di kisaran 1,8 persen,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mendorong industri tekstil nasional mengarahkan produksinya ke produk bernilai tambah. Dengan memproduksi tekstil yang bukan sekadar garmen biasa, daya saing produk diharapkan meningkat. “Kalau memproduksi technical textile juga bisa dapat tax allowance,” kata Elis Masitoh, Kepala Subdit Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Kementerian Perindustrian.

AMIR TEJO





Terpopuler
Pergerakan Rupiah Masih Dipengaruhi Jokowi

Menhub Minta Bayi Meninggal di Lion Air Divisum
Garuda Indonesia Sasar Lima Rute Baru
Sido Muncul Bangun Pabrik Jamu di Makassar










Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

3 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

3 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

4 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

9 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

16 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

17 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

17 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

22 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya