Spanduk sepanjang 100 meter berisi kecaman terhadap pemilik Minarak Lapindo Brantas terpasang diatas tanggul desa Siring, Porong, Sidoarjo, Selasa (05/29). Peringatan 6 tahun Lumpur Lapindo dirayakan oleh warga dengan sejumlah aksi protes akibat belum terselesaikannya pembayaran ganti rugi. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menuntut PT Miranak Lapindo Jaya menyelesaikan pembayaran ganti rugi korban lumpur sebanyak Rp 850 miliar. “Pemerintah akan menjamin pembayaran dengan memastikan Lapindo melunasi ganti rugi," kata juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum, Danis H. Sumadilaga, kepada Tempo, Senin, 31 Maret 2014. (baca: Analis: Bakrie Mampu Bayar Korban Lapindo)
Danis mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum akan menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Keuangan dalam kaitan dengan masalah ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo pada pekan ini. Dalam rapat tersebut akan dibahas arti putusan Mahkamah Konstitusi dan tindak lanjut penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur.
Adapaun Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri berujar pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo akan melaksanakan putusan MK. “BPLS akan segera memanggil dan memerintahkan Lapindo untuk melaksanakan putusan,” kata dia kepada Tempo kemarin. BPLS, tuturnya, harus memastikan Lapindo akan membayar kepada warga di dalam Peta Area Terdampak.
