TEMPO.CO, New York - Saat ini sudah jamak jika mendengar ada korporasi yang terlibat praktek penyuapan, penggelapan pajak, serta skandal korupsi. Praktek kotor tersebut digunakan manajemen perusahaan untuk mengeruk keuntungan, memperoleh izin, hingga menjegal lawan bisnis. (Baca juga: DPR, Lembaga Paling Sering Laporkan Gratifikasi).
Namun ternyata masih banyak perusahaan yang menjalankan bisnis secara bersih, memperoleh keuntungan besar tanpa harus melanggar hukum dan etika yang berlaku. Nama-nama perusahaan tersebut dirilis oleh lembaga riset manajemen asal Amerika Serikat, Ethispere Institute, dalam daftar perusahaan paling etis sepanjang 2014.
Untuk menyusun daftar ini, Ethispere menyeleksi ribuan perusahaan di seluruh dunia. Menurut Kepala Eksekutif Ethispere Institute Tim Erblich, poin yang menjadi penilaian adalah tata kelola manajerial, tanggung jawab sosial, reputasi, kepemimpinan, dan inovasi. (Baca juga: Singapura Dinobatkan Jadi Kota Terkaya di Dunia).
Hasilnya, ada 144 perusahaan dari 41 sektor bisnis di 22 negara yang memenuhi kriteria etis. Ethispere pun melakukan verifikasi atas survei yang dilakukan itu dengan wawancara, opini dari sumber independen, dan meneliti dokumen pendukung. "Melalui tata kelola yang bersih, perusahaan ini mampu tumbuh dan memperluas pasar mereka di seluruh dunia," kata Erblich.
Berikut ini sepuluh dari 144 perusahaan paling etis menurut survei Ethispere.
1. Google Inc
Asal negara: Amerika Serikat
Sektor bisnis: teknologi informasi
2. Ford Motor Company
Asal negara: Amerika Serikat
Sektor bisnis: otomotif
3. General Electric Company
Asal negara: Amerika Serikat
Sektor bisnis: manufaktur, infrastruktur
4. 3M Company
Asal negara: Amerika Serikat
Sektor bisnis: manufaktur industri (produsen kaca film)
5. Henkel AG & Co KGaA
Asal negara: Jerman
Sektor bisnis: manufaktur barang konsumsi
6. Capgemini
Asal negara: Prancis
Sektor bisnis: konsultan bisnis
7. Time Warner Inc
Asal negara: Amerika Serikat
Sektor bisnis: media
8. SingTel
Asal negara: Singapura
Sektor bisnis: telekomunikasi
9. TATA Power Company
Asal negara: India
Sektor bisnis: infrastruktur
10. Marks and Spencer
Asal negara: Inggris
Sektor bisnis: tekstil dan apparel
FERY FIRMANSYAH
Berita terkait
KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi
11 Agustus 2017
Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.
KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester
7 Agustus 2017
KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.
Baca SelengkapnyaKPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia
27 Maret 2017
Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.
Baca SelengkapnyaHanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik
25 Januari 2017
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaTI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia
25 Januari 2017
Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin.
Baca SelengkapnyaKorupsi (Atas Nama) Partai
24 Oktober 2016
Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaSiasat Kenaikan Subsidi Partai
21 Oktober 2016
Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?
Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.
Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi
16 Maret 2016
Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?
Baca SelengkapnyaSurvei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun
22 Februari 2016
Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi
masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.
Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!
27 Januari 2016
Kenaikan peringkat salah satunya berkat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya