Pemerintah Beri Penjelasan Ihwal Pengelolaan Sawit ke UE

Jumat, 21 Maret 2014 13:26 WIB

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan minyak sawit adalah komoditas utama dan penting bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah, kata dia, serius dan berkomitmen menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). (baca:Awal 2014, Ekspor CPO Turun 22 Persen)

"Indonesia sudah memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yaitu suatu peraturan pemerintah yang wajib diberlakukan kepada industri dan petani sawit agar memproduksi minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi," kata Bayu, Jumat, 21 Maret 2014.

Menurut dia, implementasi ISPO menunjukkan dukungan pemerintah akan pentingnya produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Sebelum menerapkan SPO, Indonesia sudah menjalankan sistem sertifikasi lainnya, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang diterapkan sejak 2004. Rencananya, pemerintah RI akan bekerja sama dengan RSPO untuk menyusun kesesuaian standar yang dapat dijadikan acuan standar global mengenai minyak sawit berkelanjutan.

Saat ini konsumen utama minyak sawit adalah Uni Eropa (UE), yang menginginkan pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Selama ini perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab utama deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini diperburuk oleh minimnya informasi yang tepat dan pengetahuan masyarakat akan manfaat minyak sawit bagi kesehatan.

"Kami harus dapat memberikan informasi yang akurat untuk menanggapi tudingan tersebut, sehingga kami menggulirkan gagasan perlunya Indonesia-UE melakukan joint research di Indonesia," kata Bayu.



PINGIT ARIA

Terpopuler
Radar Jindalee Temukan Dua Puing Diduga MH370
Ahli Curiga Malaysia Sudah Tahu Lokasi MH370
Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres






Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

2 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

3 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

3 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

8 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

9 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

9 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

10 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

11 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

15 hari lalu

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

17 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.

Baca Selengkapnya