TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan akan terus melakukan inovasi. Musababnya, ia khawatir bila Indonesia terus-terusan bergantung pada pajak badan perusahaan tambang dan komoditas.
“Selama ini mayoritas dari situ (pajak perusahaan tambang). Jadi ketika pendapatan mereka berkurang, penerimaan pajak juga cenderung turun,” kata Chatib dalam penandatanganan perjanjian kerja sama pertukaran data antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin, 17 Maret 2014. “Hal tersebut tidak bisa kita lakukan lagi. Kita perlu sumber lain,” tuturnya.
Karena itu, menurut Chatib, perlu sumber penerimaan pajak alternatif. Ia mencontohkan pajak UMKM yang mulai dikenakan baru-baru ini. “Tiga bulan baru dapat Rp 450 miliar. Tapi tidak apa-apa dari pada tidak sama sekali,” katanya.
Begitu pula dengan rencana pemerintah menggenjot penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan. “Karena sampai saat ini angkanya baru Rp 4 triliun,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal ini terbukti dengan penyerapan potensi pajak yang belum optimal.
Dengan adanya kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta mengenai pertukaran data, ia berharap penerimaan pajak lebih tinggi. “Apalagi Jakarta kan tingkat pendapatannya lebih tinggi dibanding wilayah lain. Dengan kelonggaran akses data, ini akan berguna sekali,” katanya.
Adapun salah satu kendala yang selama ini dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah kurangnya tenaga. Dia mengeluhkan jumlah pegawai pajak yang hanya 30 ribu orang untuk mengawasi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia. “Idealnya itu sekitar 60 ribu (petugas pajak),” katanya.
Hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meneken perjanjian kerja sama pertukaran data dengan Kementerian Keuangan. Kerja sama dijalin untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Adapun data yang ditukar antara lain data kendaraan bermotor dan perizinan.
Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
1 hari lalu
Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.
