Seorang anak berangkat sekolah dari tempat kerja ibunya yang menjadi buruh pengupas kerang di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (7/2). Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan pada 2013 menjadi 9,5-10,5 persen dibanding posisi September 2011 sebesar 12,36 persen dari jumlah penduduk Indonesia. TEMPO/Dwianto Wibowo
TEMPO.CO, Surabaya---Pengamat ekonomi Aviliani mengtakan bahwa kemiskinan di Indonesia akan dapat diatasi bila pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian dan nelayan. Pemerintah daerah maupun pusat dapat membantu dengan membeli ikan dari para nelayan dan kebutuhan pangan dari petani, sekaligus menyediakan akses pasar yang lebih luas.
"Kalau itu bisa diurus, kemiskinan berkurang 50 persen total. Ada 40 juta petani dan 2 juta nelayan yang bisa mentas dari kemiskinan," kata Aviliani saat ditemui di sela-sela acaranya di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu, 13 Maret 2014. (Baca : Orang Miskin Jawa Timur Terbanyak di Indonesia)
Alumni Universitas Indonesia tersebut mengungkapkan selama ini para petani dan nelayan sangat kesulitan dalam prosesnya, mulai dari input hingga urusan pasar. Kata dia, peran pemerintah jangan hanya memberikan pinjaman, tetapi harus mengambil barang yang sudah jadi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan para pengusaha sebagai fasiltas untuk para petani dan nelayan. (baca : Jumlah Orang Miskin Jawa Barat Naik)
"Zamannya Pak Harto bisa berhasil, kenapa sekarang kita tidak bisa. Kalau tidak begitu, kemiskinan akan tetap di sektor pertanian. Kita tidak akan punya sektor pertanian lagi nanti, akhirnya harus impor terus. Nah ini yang harus kita kurangi," ujar wanita kelahiran Malang ini. (Baca : Bahaya Masyarakat Kelas Menengah Versi Dahlan)
Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi para petani. Misalnya ada asuransi gagal panen dan asuransi bencana. Sehingga ketika terjadi gagal panen akibat bencana atau faktor eksternal lainnya, petani tidak semakin terpuruk dan miskin.
Aviliani menegaskan, sektor pertanian bidang holtikultura dan pangan harus menjadi perhatian utama, sebab kebanyakan dari mereka tidak mampu mencapai skala ekonomi dan stabilisasi harga. "Kalau hanya memberi pinjaman, petani akan tetap miskin karena modalnya tidak akan balik. Mereka butuh pendidikan lebih untuk prosesnya," ujar pengamat ekonomi dari Economic Think Tank (Ec-Think) Indonesia ini.
