TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan pemerintah belum berpikir soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak untuk menekan subsidi. Menurut dia, pemerintah saat ini tengah fokus untuk menjalankan program konversi BBM untuk mengendalikan volume. “Belum ada pemikiran itu. Yang lain kami akan lihat,” ujarnya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2014.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indoneia Agus Martowardojo meminta pemerintah mempertimbangkan untuk kembali mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, reformasi struktural ekonomi yang dihormati oleh dunia internasional adalah jika pemerintah bisa memastikan pemberian subsidi tepat sasaran.
“Karena sifatnya masih subsidi harga, masyarakat yang membutuhkan sebenarnya tidak ikut menikmati. Jika diubah menjadi subsidi langsung dan ditujukan untuk masyarakat miskin dengan mengurangi subsidi BBM yang sifatnya harga itu, akan baik sekali,” ucap Agus Rabu petang lalu.
Ia mengakui jika kebijakan pengurangan subsidi BBM akan berdampak pada inflasi. Namun saat ini kondisi inflasi cukup normal, yaitu 4,5 persen plus minus 1 persen. “Saya hanya bisa mengimbau secara umum kepada pemerintah untuk mempertimbangkannya.”
Pemerintah pada tahun lalu sudah menaikan harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp 6.500 per liter dan untuk solar Rp 5.500 per liter yang berlaku mulai 22 Juni 2013. Anggaran subsidi BBM tahun ini juga dinilai sangat besar, yaitu Rp 210,7 triliun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk total kuota 48 juta kiloliter. Angka itu naik dibanding yang dipatok di APBN Perubahan 2013, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 199,9 triliun dengan jumlah kuota 48 juta kiloliter.
