TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Negara BUMN Sugiharto mengaku belum mengetahui rencana penerbitan obligasi oleh BNI. "Saya belum dilaporkan dan belum tahu ada rencana penerbitan obligasi," ujarnya kepada Tempo sebelum menghadiri acara diskusi di Graha Niaga Jakarta, Selasa (1/2). Seperti diberitakan, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mulai menjajaki minat para investor untuk mengetahui respon atas sejumlah alternatif pola pencarian pendanaan baru yang akan digulirkan bank ini. Sejumlah alternatif yang sedang digodok tersebut antara lain penerbitan surat utang (obligasi), saham baru, dan divestasi (penjualan saham). Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan, penerbitan obligasi merupakan salah satu alternatif bagi bank untuk memperbaiki struktur pendanaan dari jangka pendek ke jangka panjang. "Selama ini sumber dana bank selalu jangka pendek. Mesti deposito termasuk jangka panjang, umumnya tiga bulan sudah di roll over," katanya (koran Tempo 1 Februari 2005). Sugiharto sendiri menambahkan, karena BNI sebagai perusahaan terbuka maka mekanisme yang digunakan adalah mekanisme perusahaan publik. "Jadi mekanisme BNI kepada pemerintah adalah RUPS. Jika memang tidak perlu RUPS, tidak perlu dilaporkan kepada kami," ujarnya. Rencananya, BNI akan menerbitkan obligasi US$ 200-300 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun tahun ini. Ijin permohonan sudah diajukan ke Bank Indonesia, tapi belum ada persetujuan.Rencana penerbitan surat utang ini sesungguhnya akan dilakukan tahun lalu. Tapi ditunda karena kebutuhan penerbitan surat utang dianggap sudah tidak mendesak lagi bagi BNI. Tahun ini, obligasi kembali menjadi prioritas, karena target pertumbuhan kredit BNI sebesar Rp 12 triliun untuk 2004 tidak tercapai. Tito Sianipar