TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Airlangga Hartarto menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Dahlan Iskan bertanggung jawab atas situasi yang dialami oleh PT Merpati Nusantara Airlines.
"Rencana restrukturisasi Merpati tidak dipatuhi oleh Kementerian yang malah mengganti direksi berulang kali dan perencanaan yang berakibat kepailitan," kata dia, melalui pesan singkat kepada Tempo, Minggu, 9 Februari 2014. (Baca juga: Tingkat On Time Performance Merpati Paling Rendah)
Kementerian Perhubungan menyatakan telah membekukan Air Operator Certificate (AOC) maskapai penerbangan Merpati Airlines. Air Operator Certificate adalah syarat utama maskapai untuk terbang karena merupakan sertifikat pengoperasian.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti menyatakan pembekuan bukan merupakan pencabutan, tapi bentuk evaluasi. "Kami bekukan sampai Merpati bisa dikatakan layak terbang," katanya. (Lihat juga : DPR Panggil Direksi Merpati Pekan Ini)
Maka itu, untuk bisa memperoleh AOC-nya kembali, kata dia, Merpati harus bisa buktikan telah sehat secara keuangan, yakni sudah bisa membeli asuransi dan cash flow-nya positif. "Sisi bisnisnya kita evaluasi seluruhnya. Kami tidak mau membuat kesan hirau soal aspek safety," katanya. (Berita terkait: Setahun Tak Layak Terbang, Izin Merpati Dicabut)
Mengenai rencana Merpati yang akan melakukan kerja sama operasi dengan investor lain sehingga bisa terbang perkiraan Maret ini, Herry mengatakan akan melihat dulu. Ia tidak bisa memastikan apakah AOC dapat diberikan meski Merpati sudah menggandeng investor. (Artikel lain: Butuh Rp 5 Triliun untuk Tutup Merpati)
Dia perlu tahu terlebih dahulu apakah Merpati sebagai operator penerbangan atau justru namanya saja yang digunakan. "Kami lihat dulu bentuknya seperti apa, KSO-nya. Nanti dipertimbangkan," ujarnya.
