TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan memanggil direksi PT Merpati Nusantara Airlines pekan ini. "Kalau tidak Rabu, ya Kamis," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat menghubungi Tempo, Ahad, 9 Februari 2014.
Ia mengatakan Komisi VI akan menyarankan maskapai berpelat merah itu untuk kembali ke core business penerbangan jalur pendek. Selain itu, kata Aria, Komisi VI akan mempertanyakan proses restrukturisasi. "Soal utang Rp 6 triliun juga nanti akan ditanyakan, berapa yang ke swasta dan berapa ke negara," ujarnya.
Menurut Aria, yang menjadi kesalahan Merpati adalah masuk ke bisnis komersial dengan penerbangan jalur besar. Menurut dia, hal itu merupakan kekeliruan business plan, termasuk keputusan maskapai menyewa pesawat besar.
Ia pun menyebut business plan menjadi bias sejak penggantian direksi beberapa kali. Aria menuturkan upaya untuk mempailitkan Merpati tidak tepat. "Bagaimana peran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apa yang sudah dikerjakan para deputinya?" tanya Aria.
Sementara itu, Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Airlangga Hartarto menyebut Kementerian BUMN bertanggung jawab atas Merpati. "Rencana restrukturisasi Merpati tidak dipatuhi oleh Kementerian BUMN dengan menggonta-ganti direksi dan perencanaan yang berakibat kepailitan," katanya.
Kinerja Industri Penerbangan Pulih, Kunjungan Wisata Jawa Barat Anjlok
31 Agustus 2023
Kinerja Industri Penerbangan Pulih, Kunjungan Wisata Jawa Barat Anjlok
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, angka kunjungan wisatawan ke Jawa Barat pada semester pertama tahun ini anjlok
Kerja Sama Airnav dan Boeing, Menhub: Kompetensi Layanan Harus Ditingkatkan
12 Juni 2023
Kerja Sama Airnav dan Boeing, Menhub: Kompetensi Layanan Harus Ditingkatkan
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadiri acara penandatangan nota kesepakatan (Mou) antara AirNav Indonesia dengan Boeing Company di Menara Astra, Jakarta, pada Senin, 12 Juni 2023.
