Dirjen Pajak Fuad Rahmany. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluhkan kurangnya jumlah pegawai pajak dan kantor pajak di seluruh Indonesia. Akibat kecilnya kapasitas Dirjen Pajak, banyak potensi pendapatan pajak yang tidak bisa digali untuk negara.
"Lihat saja di Pasar Tanah Abang ada 20 ribu pedagang, dan Dirjen Pajak hanya punya tiga orang untuk menarik pajak mereka," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Senin 3 Februari 2014 di kantornya.
Menurut Fuad, saat ini 70 persen dari perekonomian Indonesia belum membayar pajak. Dia mengambil contoh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menguasai 60 persen ekonomi Indonesia, tapi hanya 3 persen yang membayar pajak. "Ada usaha yang pendapatannya 1-2 miliar rupiah sebulan, tapi tidak bayar pajak," katanya prihatin.
Rendahnya tax ratio ini, kata Fuad, disebabkan lemahnya kapasitas Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah pegawai Dirjen Pajak saat ini hanya 32 ribu orang untuk melayani 240 juta penduduk. "Padahal Jerman yang penduduknya 80 jutaan, punya 110 ribu pegawai pajak. Jepang yang penduduknya 100 jutaan, pegawai pajaknya 66 ribu orang," katanya.
Dengan jumlah pegawai yang memadai, kata Fuad, Dirjen Pajak bisa mendatangi wajib pajak, membantu mereka menghitung pajaknya dan mendorong wajib pajak segera membayar kewajiban mereka. "Orang kan tidak bisa diharapkan sukarela bayar pajak. Di semua negara, dibutuhkan pegawai pajak untuk memfasilitasi orang membayar pajak," katanya.
Fuad mengaku sudah meminta tambahan pegawai 11 ribu orang sejak dua tahun lalu. Tapi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara hanya mengalokasikan penambahan 2 ribu pegawai pajak tahun ini. "Padahal Menteri Keuangan sudah setuju menambah 11 ribu," katanya.
Idealnya, kata Fuad, Direktorat Jenderal Pajak menambah 60 ribu pegawai dalam lima tahun ke depan. "Kalau saja rencana itu disetujui, kami siapkan crash program untuk merekrut lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, kami siap mendidik mereka di sini," katanya.
