PLN Fasilitasi Pengusaha Tambang Bangun Smelter

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 13 Januari 2014 14:25 WIB

Ilustrasi Smelter. metallerochgruvor.se

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN mengatakan siap mendukung para pengusaha tambang dalam hal kesiapan pasokan listrik untuk kebutuhan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Juru bicara PLN, Adi Supriono, meminta para pengusaha untuk berkoordinasi dengan PLN setempat untuk menyampaikan keluhan maupun melihat kesiapan pasokan listrik yang ada.

"Untuk para penambang bisa menghubungi PLN setempat untuk memastikan kesiapannya," katanya ketika dihubungi Tempo, Ahad malam 12 Januari 2014. (Baca juga: Pembangunan Smelter Masih Sebatas Wacana)

Meski sebagian pengusaha mengaku terkendala pasokan listrik, Adi mengungkapkan kendala juga biasanya terjadi di faktor kesiapan dana tidak hanya masalah kelistrikan."Karena membangun smelter diperlukan dana yang besar," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Poltak Sitanggang mengatakan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral terkendala oleh kurangnya pasokan listrik. "Anggota kami, PT Bintang Delapan, sudah menyelesaikan 80 persen pembangunan smelternya, tapi belum bisa beroperasi karena tidak mendapat pasokan listrik," kata Poltak saat dihubungi, MInggu, 12 Januari 2014. (Baca juga: Yusril Usul Larangan Ekspor Minerba Diamendemen)

Menurut Poltak, pemerintah semestinya introspeksi terhadap kewajiban pembangunan smelter yang dibebankan kepada pengusaha pertambangan. Sebab, sebenarnya infrastruktur yang mendukung beroperasinya smelter di Indonesia belum memadai. "Pada 2012, PLN menjamin mampu suplai listrik ke pengusaha yang membangun smelter, tapi mana buktinya," ujarnya.


ANANDA PUTRI


Berita Terpopuler:
Teknologi Baru Chevron Menambang Sumur Tua
Dua Proyek Panas Bumi Pertamina Diresmikan
Modal Asing Akan Dibatasi di Perusahaan Asuransi
Wings Air Pecah Ban di Gunung Sitoli
BMKG: Gelombang Masih Tinggi

Berita terkait

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

13 Maret 2024

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.

Baca Selengkapnya

Aktivis Anggap UU Minerba sebagai Kejahatan yang Dilegalkan

1 Juni 2020

Aktivis Anggap UU Minerba sebagai Kejahatan yang Dilegalkan

Mereka menyatakan sidang paripurna DPR yang mengesahkan UU Minerba pada 12 Mei 2020 tidak kuorum dan koruptif.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Luhut Pandjaitan Bahas Pengelolaan Sumber Daya Mineral

22 Oktober 2019

Jokowi dan Luhut Pandjaitan Bahas Pengelolaan Sumber Daya Mineral

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas target perbaikan sektor pengelolaan sumber daya mineral bersama Luhut Pandjaitan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bangun 27 Unit Smelter Dalam Empat Tahun Terakhir

13 Januari 2019

Pemerintah Bangun 27 Unit Smelter Dalam Empat Tahun Terakhir

Pembangunan fasilitas smelter atau pemurnian mineral dilakukan sejak 2014.

Baca Selengkapnya

Sektor Mineral dan Batu Bara Sumbang Rp 40,6 T Pendapatan Negara

12 Januari 2018

Sektor Mineral dan Batu Bara Sumbang Rp 40,6 T Pendapatan Negara

Kementerian ESDM mengklaim sektor mineral dan batu baru menyumbang Rp 40,6 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017.

Baca Selengkapnya

ESDM: Cadangan Minyak Bumi Indonesia 3,3 Miliar Barel

12 Oktober 2017

ESDM: Cadangan Minyak Bumi Indonesia 3,3 Miliar Barel

Cadangan minyak bumi sebesar 3,3 miliar barel tersebut diidentifikasi dari KKKS yang beroperasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

ESDM Permudah Pengalihan Saham Korporasi

7 Agustus 2017

ESDM Permudah Pengalihan Saham Korporasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM hari ini
mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017.

Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah Tentang Relaksasi Tambang Diminta Dibatalkan  

20 Juli 2017

Peraturan Pemerintah Tentang Relaksasi Tambang Diminta Dibatalkan  

Marwan Batubara mengatakan relaksasi ekspor mineral mentah kadar rendah melanggar ketentuan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Antam Siapkan Proyek Hilirisasi Berbasis Nikel dan Bauksit

25 Januari 2017

Antam Siapkan Proyek Hilirisasi Berbasis Nikel dan Bauksit

ANTAM mempersiapkan proyek hilirisasi lanjutan guna
memanfaatkan cadangan bijih nikel dan bauksit.

Baca Selengkapnya

Batas Waktu Penataan Izin Usaha Pertambangan Diperpanjang

25 Januari 2017

Batas Waktu Penataan Izin Usaha Pertambangan Diperpanjang

Batas penyerahan rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah provinsi ke pusat diperpanjang.

Baca Selengkapnya