TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan masih merumuskan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) secara rinci untuk pembangunan kilang tanpa ABPN. "Setiap pekan kami rapat tentang skema ini dan akan menjadi pedoman bagaimana kami berinvestasi," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mohamad Hidayat, dalam keterangan resmi, Senin, 16 Desember 2013.

Hidayat mengatakan, sejumlah hal yang menjadi fokus pemerintah antara lain bentuk kerja sama, pendanaan, off taker, serta wilayah distribusi produk-produk hasil kilang tersebut. Selain itu, pemerintah juga membahas hal-hal yang menghambat investor, seperti masalah perizinan dan penyediaan infrastruktur lahan. "Indonesia benar-benar membutuhkan kilang. Kalau ingin swasta ikut masuk atau tertarik, semuanya harus bagus," ujar Hidayat.

Untuk pembangunan kilang non-APBN ini, pemerintah telah menggandeng PT Pertamina sebagai badan usaha yang memiliki pengalaman. Pertamina nantinya akan melakukan lelang investor yang akan diajak bekerja sama membangun kilang dengan kapasitas 300 ribu barel per hari. Selain itu, Pertamina akan membangun satu kilang kerja sama antara perseroan dan mitra.

Pertamina (Persero) menyatakan telah menyerahkan surat resmi penolakan pemerintah atas permintaan insentif kepada Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Namun, Pertamina belum bisa memastikan apakah rencana investasi pembangunan kilang oleh perusahaan asal Kuwait itu akan terus dilanjutkan atau batal.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, Afdal Bahaudin, sebelumnya mengatakan, jika KPC akhirnya membatalkan, perusahaannya tak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk menentukan alternatif investor yang bisa digandeng. "Silakan cek ke Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, mungkin mereka sedang mengkaji alternatif calon investor ataupun pola investasinya," ujar Afdal kepada Tempo, Kamis, 12 Desember 2013.

AYU PRIMA SANDI