TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengaku lebih menyukai program peningkatan kinerja perusahaan BUMN daripada penjualan aset negara yang selama ini telah dilakukan pemerintah. Untuk itu, dia akan berusaha untuk mengerem privatisasi. "Saya lebih mendukung peningkatan kinerja perusahaan ketimbang penjualan aset negara," katanya kepada wartawan hari ini Jum'at (10/12) di Jakarta. Sugiharto menjelaskan untuk memenuhi target setoran BUMN kepada pemerintah, pihaknya akan berusaha memperbesar keuntungan dari perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah koordinasinya. "Sehingga pajak yang disetor ke kas negara menjadi lebih besar, dan deviden yang diperoleh lebih tinggi," katanya.Tahun depan (2005) Kementrian BUMN ditergetkan menyetor Rp 3,5 Triliun untuk menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target ini menurut Sugiharto, berasal dari hasil privatisasi yang telah disetujui Komisi Anggaran DPR RI yang lalu. "Namun, saya akan berupaya keras agar supaya target 2005 untuk profitabilitas perseroan dari BUMN itu melebihi target," katanya.Sebelumnya, pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat dengan komisi VI DPR RI Selasa (7/12) di Jakarta, Sugiharto mengatakan bahwa dirinya sampai dengan saat ini belum membuat daftar baru perusahaan yang akan di privatisasi. "Saya hanya akan meneruskan daftar-daftar privatisasi yang telah disetujui DPR. Kalau ini tidak saya teruskan akan menjadi timbul masalah," katanya. Menurut Sugiharto setiap kali ada privatisasi harus ada tiga hal yang diperhatikan. Pertama, waktu privatisasi harus tepat. Karena kalau timing nya tidak tepat bisa jadi harga jualnya lebih rendah, dan yang akan dirugikan adalah pemerintah dan rakyat Indonesia katanya. Kedua, harga penjualannya harus optimal. Ketiga, ukuran privatisasi harus sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi APBN.Meskipun demikian Sugiharto tidak menolak bahwa program privatisasi adalah salah satu bagian dari program revitalisasi BUMN yang bertujuan untuk mendorong dan memperceepat recovery ekonomi. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari dampak privatisasi. erwin dariyanto