Dahlan Minta Kejelasan Kelanjutan RFID  

Kamis, 17 Oktober 2013 12:37 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan telah memerintahkan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Dwijanti Tjahjaningsih, untuk mengklarifikasi keberlanjutan proyek alat pengendali Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau (Radio Frequency Identification/RFID) kepada eselon I di Kementerian ESDM.

Klarifikasi ini berhubungan dengan adanya rencana dikeluarkannya kartu BBM. "Saya minta segera diklarifikasi ini seperti apa teknisnya. Karena kalau memang dilaksanakan, kaitannya dengan RFID bagaimana," ujarnya usai rapat pimpinan di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, 17 Oktober 2013.

Dia juga mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih fungsi dalam proyek tersebut, terutama permasalahan hak membeli BBM bersubsidi. "Dulu semangatnya kalau tidak dipasang RFID, maka tidak bisa beli BBM subsidi. Nah, apakah dengan kartu itu orang memiliki hak itu, jadi merasa tidak perlu dipasang (RFID) lagi," katanya.

Dahlan ingin tahu detail terlebih dahulu apakah program kartu BBM ini mempunyai fungsi pengendali konsumsi BBM juga atau hanya sebatas teknis pembayaran agar tidak menggunakan uang tunai. "Makanya ini saya sedang minta klarifikasi, agar terjadi sinkronisasi," tuturnya.

Bila RFID ini batal, ia memperkirakan Pertamina akan mengalami kerugian karena sudah meneken kontrak dengan PT INTI (Persero). Terlebih beberapa pengadaan untuk wilayah Jakarta sudah rampung. "Iya, rugi (kalau batal). Tapi kan ini masih diklarifikasi bagaimana teknisnya," katanya.

Adapun mengenai kendala PT INTI untuk melakukan pengadaan untuk seluruh Indonesia, Dahlan mengatakan Inti dan Pertamina sedang dalam pembahasan untuk mengubah nilai proyek akibat melonjaknya nilai tukar rupiah. "Mereka masih membahas satu sama lain," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penggunaan transaksi nontunai untuk pembelian BBM bersubsidi. Rencana ini lantaran implementasi RFID terlambat akibat permasalahan pengadaan alat. Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo mengatakan, kontrol konsumsi BBM subsidi yang paling cepat sebaiknya memang menggunakan kartu nontunai.

ANANDA PUTRI

Terhangat:
Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Pembunuhan Holly Angela


Berita terkait:
INFOGRAFIS: Riwayat Cek Pelawat
Ribetnya Pindahan Tiga Sosialita KPK

Miranda di Tahanan, Disertasi dan Cat Rambut

Kesaksian Berantai Penjerat Miranda







Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya