Warga mengambil air dari sumur buatan untuk kebutuhan masak dan minum di Desa Sirnajati, Bekasi, Jawa Barat, (29/08). Musim kemarau yang mulai datang menyebabkan warga mulai memanfaatkan air dari sumur buatan untuk keperluan sehari-hari. Tempo/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Rachmat Karnadi, mengatakan tingkat akses masyarakat Indonesia terhadap air minum secara nasional masih rendah. "Sampai saat ini baru mencapai 47,71 persen, padahal target millenium development golds(MDGs) tahun 2015 sebesar 68,87 persen," kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2013.
Menurut dia, akses terhadap air minum yang rendah terjadi karena kurangnya dana untuk membangun fasilitas air minum. Dana yang dibutuhkan untuk mencapai target MDGs sebesar Rp 46 triliun. Sedangkan dari pemerintah melalui APBN hanya dialokasikan Rp 11,8 triliun selama lima tahun.
Masalah lain, kata Rachmat, adanya ketidakmerataan antara ketersediaan air baku dan jumlah penduduk. "Kadang di suatu tempat yang jumlah penduduknya banyak, ketersediaan air bakunya minim. Sebaliknya, ada yang jumlah air bakunya melimpah, penduduknya sedikit."
Oleh karena itu, kata dia, untuk mencapai target MDGs, masalah penyediaan air minum bukan hanya wewenang pemerintah, tapi perlu investasi swasta. Pertimbangannya, swasta dimungkinkan memakai teknologi baru dalam penyediaan air minum. Selain itu, untuk mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan publik.
Rachmat berjanji akan bekerja keras untuk mengejar target MDGs di sisa tahun yang ada. "Harus dikejar karena masih ada waktu," ucapnya.
