"Salah satu niat kami agar tidak ada penyelundupan. Itu bagian agar volume BBM subsidi cukup," kata Jero usai menghadiri acara penandatanganan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin, 30 September 2013.
Namun Jero belum bisa memastikan kapan sistem pembayaran nontunai dengan kartu BBM itu bisa diterapkan. Menurut dia, sistem tersebut tidak mungkin bisa diterapkan pada bulan Oktober mendatang. "Masak saya minta program Oktober, lalu harus langsung jalan?" kata dia.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kiloliter. Anggaran belanja subsidinya sebesar Rp 210,7 triliun atau meningkat dibandingkan anggaran subsidi tahun ini yang mencapai Rp 199,9 triliun.
Pemerintah optimistis jumlah kuota tersebut sudah mencukupi karena dilakukannya upaya pengendalian konsumsi dengan penerapan sistem RFID, kartu BBM, pengendalian penggunaan BBM untuk perkebunan dan pertambangan, serta konversi BBM ke gas.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
