TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono absen dari sidang mengenai dugaan kartel impor bawang putih yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Investigator KPPU Mohamad Noor Rofieq mengatakan Suswono harus hadir karena kesaksiannya terkait kebijakan dan pelaksanaan Rekomendasi Impor Hortikultura (RIPH) dibutuhkan untuk kasus ini.
"Ada banyak hal yang ingin kami dalami. Misalnya ada pengunduran dan kemudian tidak segera dibukanya pendaftaran RIPH periode Januari 2013, Itu kan ada jeda waktu. Kenapa itu tidak dilakukan?" kata Rofieq ketika ditemui usai sidang yang menghadirkan saksi dari Bea Cukai di Kantor KPPU, Jakarta, Senin, 23 September 2013.
Rofieq mengatakan tertundanya penerbitan RIPH mengundang pertanyaan karena pemerintah telah memiliki analisa kebutuhan berdasarkan volume dan waktu. Apalagi Rofieq menjelaskan bahwa bawang putih tergolong barang terlarang dan terbatas (lartas).
"Ini komoditas lartas. Kalau bicara lartas ini suplai demand, bagaimana mengatur suplai demand supaya harga tidak bergejolak. jangan sampai meleset waktu, meleset volume. Meleset sedikit saja harga pasti bergejolak, itu yang menjadi concern," kata Rofieq.
Rofieq mengatakan pihaknya juga akan mendalami koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam penerbitan izin impor. Dalam kasus ini, Menteri Pertanian Suswono dihadirkan sebagai saksi.
Kasus dugaan kartel bawang putih yang bergulir di KPPU menyeret 22 terlapor. Para terlapor terdiri dari 19 perusahaan importir bawang putih dan 3 pejabat negara. Ketiga pejabat negara ini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini.
Meski Suswono telah menugasi Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, KPPU tidak jadi menggelar sidang dengan saksi dari Kementerian Pertanian. KPPU memastikan akan memanggil ulang Suswono pada sidang berikutnya yang belum ditentukan jadwalnya.
