Warga mengais bawang putih dari tumpukan limbah kulit bawang putih di Tempat Pembuangan Sampah Kampung Celeban, Yogyakarta, (22/4). Meskipun harga bawang putih sudah turun, warga tetap mengais bawang dari sisa kulit untuk menghemat pengeluaran keluarga. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Sidang lanjutan dugaan kartel impor bawang putih yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin, 23 September 2013, ditunda. Penyebabnya, Menteri Pertanian Suswono yang dijadwalkan hadir sebagai saksi absen dari persidangan.
Dalam sidang kali ini, Suswono digantikan oleh Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Suharyanto. Muhamad Noor Rofieq, investigator KPPU, meminta agar persidangan hari ini tak dilanjutkan karena saksi dinilai kurang kompeten.
Investigator KPPU, Lukman Sungkar, mengusulkan agar dilakukan pemanggilan ulang atas Suswono. "Saksi seharusnya tahu kebijakan dan pelaksanaan. Kami usulkan pemanggilan ulang dan pihak terkait harus datang," kata Lukman dalam sidang yang digelar di Jakarta, Senin, 23 September 2013.
Suharyanto mengaku dirinya memiliki pemahaman atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Namun, pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP). Ketua Majelis Komisi, Sukarmi, kemudian meminta penjelasan mengapa Suharyanto tak didampingi Dirjen P2HP. "Saya ke sini karena ditugasi. Saya tidak berkewenangan dan tidak mau menunjuk orang lain," kata Suharyanto.
Ketika ditanyai wartawan mengenai ketidakhadiran Suswono, Suharyanto beralasan atasannya ada acara lain. "Pak Menteri ada acara dengan Presiden," kata Suharyanto ketika ditemui seusai sidang di kantor KPPU.
Ketua Majelis Komisi, Sukarmi, akhirnya menutup sidang yang berlangsung sekitar 15 menit. Majelis Komisi belum memutuskan waktu pemanggilan ulang Suswono.
Dalam kasus dugaan kartel impor bawang putih, KPPU menetapkan 22 terlapor. Para terlapor terdiri dari 19 perusahaan importir bawang putih, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini.
