Asyik, Ponsel Batal Kena Pajak Barang Mewah

Reporter

Jumat, 13 September 2013 07:54 WIB

Ilustrasi telepon selular. AP/Ng Han Guan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan kenaikan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk telepon seluler cerdas (smartphone). “Saya mengusulkan kepada menteri lain untuk membahas kebijakan ini lebih dalam,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, kemarin.

Rencana kenaikan PPnBM untuk ponsel cerdas mencuat selepas penerbitan paket kebijakan stabilisasi ekonomi, Agustus lalu.
Untuk menekan laju impor, terutama barang konsumsi, pemerintah menaikkan PPnBM pada sejumlah produk yang termasuk kategori mewah, seperti produk otomotif, produk busana, dan elektronik, termasuk ponsel. Ponsel cerdas dikategorikan sebagai barang mewah yang tingkat impornya cukup tinggi.


Meski dirancang untuk menekan impor, kebijakan kenaikan tarif PPnBM dinilai tidak akan menjawab persoalan mengenai tingginya impor. Menurut Gita, jika pajaknya naik, justru orang terangsang untuk memasukkan ponsel cerdas dari luar negeri secara ilegal. Persoalan lainnya, saat ini disinyalir terdapat 70 juta ponsel ilegal yang beredar di Indonesia. “Industri telekomunikasi Indonesia berkembang.”

Untuk itu, Gita mengusulkan opsi lain, yakni melalui pendekatan International Mobile Equipment Identity alias IMEI. Dengan mekanisme ini, nantinya IMEI pada ponsel akan dikenai pajak dan nomor identitas unik ini akan menjadi instrumen untuk aktivasi nomor kartu pengguna ponsel. “Dengan demikian, peredaran ponsel ilegal bisa ditekan,” dia menambahkan.


Menteri Perindustrian Mohamad Soleman Hidayat menyambut baik usul IMEI tersebut. “Ini bagus, tapi tidak mungkin secepatnya diterapkan,” dia mengatakan. Menurut dia, dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk infrastruktur penerapan sistem pajak dan penggunaan IMEI tersebut. “Operator seluler harus diajak bicara dulu.”

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, membenarkan kabar bahwa kebijakan PPnBM untuk ponsel cerdas ditangguhkan. “Perlu dibahas,” dia mengatakan. Menurut dia, pemerintah saat ini mengajukan opsi mengkombinasikan pengenaan pajak dan sistem IMEI untuk membatasi impor ponsel cerdas.


PRAGA UTAMA




Topik Terhangat
Penembakan Polisi Tabrakan Anak Ahmad Dhani Jokowi Capres? Miss World




Advertising
Advertising

Terpopuler
Amien Rais Ragukan Nasionalisme Jokowi
Diduga Ratusan Model Jadi Korban Casting Bugil
Begini Isi Surat Vicky Prasetyo di Penjara
Pemilu Hari Ini, Jokowi Presiden di Kelas Menengah
Inilah Orang Terkaya Cina, Wang Jianlin

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

12 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

42 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

45 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

52 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Citibank Tutup Layanan Consumer Banking, Berikut 5 Tokoh Alumnusnya: Ada Ignasius Jonan

25 November 2023

Citibank Tutup Layanan Consumer Banking, Berikut 5 Tokoh Alumnusnya: Ada Ignasius Jonan

Citibank tutup bisnis consumer banking dan kartu kredit di Indonesia sejak 17 November lalu. berikut 5 tokoh alumnus Citibank, termasuk Ignatius Jonan

Baca Selengkapnya

Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Variannya

12 November 2023

Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Variannya

PPnBM adalah sebuah pajak penjualan yang dikenakan pada produsen barang-barang mewah yang memproduksi atau mengimpor barang-barang itu.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya